Articles by "Politik"
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

 






Seputarkuningan.com - 
Dalam upaya menyempurnakan tahapan Pemilu dalam penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2024 dan tahapan pembentukan Badan Adhoc, maka KPU Kuningan mulai merancang Dapil untuk pemilihan anggota DPRD. Hal ini sesuai dengan peraturan KPU no. 3 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2022, sementara untuk ketentuan pelaksanaan penataan Dapil mengacu kepada PKPU no. 6 tahun 2022.

Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Kuningan Asep Z Fauzi dalam keterangan persnya, Rabu (23/11/2022). Menurut Asep, tahapan penataan dapil ini merupakan perintah UU yang harus dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dalam rangka memastikan kondisi dapil yang ada tetap sesuai dengan penyusunan daerah pemilihan sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 UU no. 7 tahun 2017 jika kondisinya tidak sesuai prinsip maka pilihannya dapil yang ada harus ditata ulang. 

"Penataan dapil itu hal yang biasa. Ini kan biar jelas bahwa kondisi dapil di Kabupaten Kuningan benar-benar telah sesuai dengan 7 prinsip penyusunan dapil yaitu adanya kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, ada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan prinsip kesinambungan," papar Asep.

Asep menambahkan, mulai hari ini pihaknya sudah menayangkan pengumuman resmi rancangan dapil di website resmi KPU Kuningan https://kab-kuningan.kpu.go.id/. Pengumuman ini disampaikan agar masyarakat mendapat kesempatan menyampaikan masukan ataupun tanggapan terhadap rancangan dapil yang akan berakhir pada tanggal 6 Desember 2022. Dan berikutnya akan digelar uji publik pada tanggal 7-16 Desember 2022.

Sedangkan untuk alokasi kursi, kata Asep, pemilu 2024 kursi DPRD Kuningan masih tetap berjumlah 50 kursi. Kepastian ini diperoleh menyusul keluarnya keputusan KPU RI No. 457 tahun 2022.

"Data terakhir di keputusan KPU RI itu bahwa jumlah penduduk Kuningan sebanyak 1.204.584, jadi kursi DPRD masih tetap 50 kursi," ujar Asep.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis KPU Kuningan, Maman Sulaeman, mengatakan 2 rancangan dapil di Kabupaten Kuningan untuk Pemilu 2024 yaitu dapil eksisting seperti yang digunakan pada pemilu 2019 dan dapil hasil penataan sebagai alternatif.

"Kami memang diperintahkan untuk merancang opsi dapil selain yang exsisting oleh KPU RI. Bahkan dimintanya sampai 3 opsi," ujar Maman.

Maman menjelaskan, dapil exsisting terdiri dari 5 dapil yaitu dapil 1 dengan jumlah kursi 12 kursi meliputi Kecamatan Kuningan, Cigugur, Garawangi, Sindangagung, Ciniru dan Hantara. Dapil 2 dengan jumlah kursi 12 kursi yaitu Kecamatan Kramatmulya, Jalaksana, Japara, Cigandamekar, Cilimus, Mandirancan, Pancalang dan Pasawahan. Dapil 3 jumlah kursi 12 kursi meliputi Kecamatan Ciawigebang, Cipicung, Cidahu, Kalimanggis, Lebakwangi dan Maleber.

Dapil 4 jumlah kursi 8 kursi meliputi Kecamatan Luragung, Ciwaru, Cimahi, Karangkancana, Cibereum dan Cibingbin sedangkan dapil 5 dengan jumlah kursi 6 kursi meliputi Kecamatan Kadugede, Nusaherang, Darma, Selajambe, Subang dan Cilebak.

"Untuk dapil hasil penataan sebagai alternatif, kami sudah menetapkan ada 6 dapil," imbuh Maman.

Dapil 1 jumlah kursi 9 meliputi Kecamatan Kuningan, Cigugur dan Kramatmulya. Dapil 2 sebanyak 9 kursi meliputi Kecamatan Jalaksana, Cigandamekar, Cilimus, Mandirancan, Pancalang dan Pasawahan. Dapil 3 dengan jumlah kursi sebanyak 9 kursi meliputi Kecamatan Japara, Ciawigebang, Cipicung, Cidahu dan Kalimanggis.

Berikutnya, dapil 4 jumlah kursi 8 meliputi Kecamatan Luragung, Ciwaru, Cimahi, Karangkancana, Cibereum dan Cibingbin. Dapil 5 dengan jumlah kursi 9 kursi meliputi Kecamatan Lebakwangi, Maleber, Sindangagung, Garawangi, Ciniru dan Hantara. Sedangkan dapil 6 dengan jumlah kursi 6 meliputi Kecamatan Kadugede, Nusaherang, Darma, Selajambe, Subang dan Cilebak.

"Nantinya jika ada masukan atau tanggapan akan kami sampaikan kepada KPU RI melalui KPU Jabar. Dan untuk penetapannya akan dilakukan KPU RI antara tanggal 1 Januari - 9 Februari 2023," pungkas Maman. (Elly Said)





Seputarkuningan.com - 
Mantan Ketua PAC Gerindra Kecamatan Cilimus, Dewi Anggraini Firdaus, memutuskan untuk bergabung dengan partai besutan Surya Paloh yaitu Partai Nasdem setelah keluar dari Partai Gerindra. Dewi tercatat mengundurkan diri sejak 20 Oktober 2022 yang diperkuat dengan surat pengunduran diri di atas materai yang yang ditujukan kepada pimpinan partainya.

Dewi pun menepis rumor yang beredar terkait keluarnya dari Gerindra. Dengan adanya surat pengunduran diri tersebut, Dewi menegaskan bahwa dirinya tidak dipecat karena tidak ada bukti surat pemecatan yang dikeluarkan partai Gerindra.

“Saya selaku orang tua dari Dewi hanya ingin meluruskan saja. Sebab saya mendengar ada kabar pemecatan anak saya dari Partai Gerindra, itu tidak benar ya,” kata orang tua dari Dewi Anggraeni Firdaus, Heni Rosdiana kepada awak media, Selasa (8/11/2022) saat ditemui di kediamannya.

Heni yang menjabat sebagai Kepala Desa Linggasana tersebut,  merasa terusik atas kabar pemecatan Dewi Anggraeni Firdaus, sebab hal itu menyudutkan anaknya yang berencana maju di Pileg 2024.

“Kalau pemecatan itu kan harus jelas regulasinya, ada tahapan dan bukti suratnya. Tapi kan suratnya tidak ada, justru yang ada surat pengunduran diri secara resmi pada 20 Oktober 2022,” ucap Heni.

Saat mundur dari Partai Gerindra, kata Heni,  justru anaknya tidak langsung pindah ke partai lain. Namun berselang beberapa pekan hingga akhirnya memutuskan untuk masuk ke Partai NasDem.

“Saya ini tidak terlalu ikut campur untuk pilihan politik anak saya. Tapi karena kabar pemecatan itu, akhirnya saya ikut bicara soal ini,” ujar Heni.

Hal senada juga disampaikan  eks kader Partai Gerindra Kuningan, Dewi Anggraeni Firdaus. Keinginan mundur dari Partai Gerindra adalah pilihan politiknya.

Meski menyatakan mundur, Dewi tetap berdoa agar Partai Gerindra lebih maju ke depan. Surat pengunduran diri sudah disampaikan ke pimpinan partainya lengkap dengan tanda tangan dan materai.

“Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Partai Gerindra, selama 3 tahun terakhir sudah memberikan banyak hal yang saya pelajari tentang perpolitikan di partai. Tentunya hal itu menjadi ilmu dan pembelajaran bagi saya," tutur Dewi.

Dewi menyebut bahwa saat ini dirinya sudah masuk ke Partai NasDem. Nanti pada Pileg 2024 bakal maju sebagai bakal Caleg NasDem di Dapil II Kuningan.

“Saya sekarang sudah di NasDem. Insya Allah nanti maju di Pileg, saya suka dengan sosok Pak Anies Baswedan jadi masuk NasDem,” ungkap Dewi. (Elly Said)


Seputarkuningan.com - 
Hanyen Tenggono, owner Sangkan Park Resort Kuningan menyerahkan berkas formulir Calon Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Jawa Barat di Kantor DPD Partai Gerindra Jawa Barat Bandung, Rabu (28/9/2022).

Menurut Hanyen, keikutsertaannya dalam pemilihan ketua Tidar Jawa Barat ini karena termotivasi untuk dapat melanjutkan program strategis organisasi sebelumnya. Apalagi, Tidar yang merupakan sayap Partai Gerindra tentunya akan terus merangkul kaum milenial di Jawa Barat.

"Tidar yang merupakan sayap partai Gerindra ini didirikan di awal Gerindra berdiri sebagai wadah perjuangan anak muda Indonesia. Sehingga dapat mendongkrak elektabilitas kaum muda di 2024 nanti," ujar Hanyen yang pernah menjabat sebagai Kabid Hukum dan Advokasi PD Tidar DKI.

Sementara itu, Pengurus Daerah Tunas Indonesia Raya (PD Tidar) Jawa Barat akan menggelar agenda Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) pada tanggal 2 Oktober 2022 mendatang di Kota Bandung.

Pelaksana Musdalub Tidar Jabar, Muhammad Fadil Haq mengatakan saat ini proses penerimaan formulir pendaftaran bakal calon ketua tengah dilakukan PD Tidar Jabar. Ada 4 bakal calon ketua yang telah mengembalikan formulir pendaftaran. "Sudah ada 4 calon, dan pendaftaran sudah ditutup pukul 14.00 WIB. Panitia tidak menerima pendaftaran di luar jam pendaftaran," ujar Muhammad Fadil di Kantor DPD Partai Gerindra Jawa barat.

Sedangkan untuk proses penetapan calon ketua, pihaknya akan mengumumkan pada 30 September mendatang. Nantinya, calon ketua yang telah ditetapkan akan dipilih melalui proses pemungutan suara pada agenda Musdalub.

 "Pemilihan sendiri melalui voting dan setiap Pengurus Cabang (PC) memiliki hak suara. Ada 27 PC yang akan terlibat dalam Musdalub," terangnya.

Fadil mengatakan, Musdalub adalah ajang kaderisasi Tidar Jabar yang merupakan Sayap Partai Gerindra. Melalui agenda tersebut, ia berharap Tidar Jabar semakin solid dan mampu memenangkan Partai Gerindra di Pemilu 2024.

 "Harapan kita para calon ketua akan memberikan hal-hal positif demi kemajuan Tidar Jabar dan pemenangan Prabowo Subianto di 2024. Sebagai sayap partai, kita juga akan menarik voter millennial dan zilenial," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PD Tidar Jabar, Syawal mengungkapkan, salah satu upaya untuk menarik pemilih milenial dan zilenial adalah memberikan pendidikan politik. Pihaknya juga mendorong kader Tidar Jabar untuk merangkul masyarakat yang ingin belajar politik. (Elly Said)


Komisioner Bawaslu Kuningan : Abdul Jalil Hermawan

Seputarkuningan.com - 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengingatkan partai politik tidak melakukan pencatutan nama seseorang untuk menjadi keanggotaan atau masuk jajaran pengurus. Bawaslu meminta masyarakat agar lebih pro aktif dan mengecek namanya di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

“Bawaslu sudah jauh-jauh hari meminta kepada partai politik, harus bisa lebih baik dalam memasukan nama-nama keanggotaan partai. Jangan asal comot, sebab hasil telaah kami di SIPOL ada temuan jika di salah satu desa terdapat nama dari etnis tertentu jumlahnya mencapai 340 orang,” kata Komisioner Bawaslu Kuningan, Abdul Jalil Hermawan kepada awak media, Selasa (23/8/2022).

Pihaknya justru mempertanyakan kaitan dengan temuan tersebut, sebab dinilai tidak logis. Sehingga langsung konfirmasi ke pihak desa, ternyata nama dari etnis tertentu tidak lebih dari dua orang.

“Lokasinya itu di Desa Seda, memang saat kita tanya ke orang desa itu ada. Tapi hanya dua orang, itu juga tinggalnya di Surabaya,” kata Jalil.

Temuan tersebut, kata Jalil,  hendaknya menjadi perhatian seluruh partai politik. Termasuk beberapa pencatutan nama yang mestinya tidak tercatat di SIPOL karena bukan anggota partai. 

“Kita sudah menemukan belasan orang yang seharusnya tidak masuk di SIPOL, tapi ini ada. Seperti kepala desa itu ada belasan, ASN juga ada, pendamping PKH, bahkan sampai mantan Komisioner KPU Kuningan juga tercatat di SIPOL,” tandas Jalil.

Dirinya berharap, masyarakat berperan aktif untuk melakukan pengaduan jika NIK tercatat dalam Akun Sipol. Apalagi masyarakat yang merasa dicatut namanya boleh untuk lapor polisi.

“Masyarakat boleh untuk lapor , termasuk laporan ke polisi. Sebetulnya masalah pencatutan nama bukan UU Pemilu, justru ini sudah UU Pidana. Nah ini tidak ada batas waktunya, kapan saja orang yang dicatut oleh parpol boleh untuk melaporkan itu,” kata Jalil.

Sehingga pengaduan itu penting dilakukan,  karena ada sejumlah pekerjaan jika tercatat menjadi bagian dari partai maka terancam diberhentikan. Misalnya saja seperti ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Pendamping PKH dan profesi yang lain.

“Jadi aturan itu tidak boleh, apalagi sampai tercatat dalam data sebagai anggota partai,” pungkas Jalil. (Elly Said)


Seputarkuningan.com - 
Lembaga Pemantau Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki peran sangat penting agar Pemilu terhindar dari kecurangan dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.  Dalam mewujudkan peran tersebut, lembaga Democracy and Electoral Empowertment Partnership (DEEP) Kabupaten Kuningan melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. 

Koordinator Jaringan DEEP Kuningan, Oon Mujahidin menyampaikan bahwa tahapan pemilu akan dimulai pada bulan Juni mendatang. Tentunya, sebagai Non Government Organization (NGO) sudah sepatutnya untuk mempersiapkan sejak dini. 

"Kita melakukan kegiatan Halal bi halal sekaligus Diskusi untuk membahas peran Pemantau dalam menyongsong Pemilu 2024. Sehingga ketika tahapan pemilu dimulai peran DEEP, khususnya di Kuningan akan melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan termasuk Partai Politik," ujar Oon yang biasa disapa Pecoy, Kamis (12/5/2022). 

Pecoy menerangkan bahwa kegiatan tersebut, menghadirkan Dewan Penasehat (Dewas) DEEP yakni dari Akademisi ada Rektor Uniku, dan Rektor Unisa. 

"Alhamdulillah, hadir juga dari Dewas DEEP ada pak Rektor Dikdik Harjadi, Rektor Unisa pak Nurul Iman Hima Amrullah, pak Haris Budiman, pak Ahmad Taopik, Kang Sopandi dan Kang Eka. Beliau menyampaikan pengalaman terkait dengan kepemiluan," terangnya. 

Dalam menyongsong Pemilu 2024, Pecoy mengatakan bahwa hadirnya DEEP Kuningan menunjukkan peran penting untuk memberikan pendidikan Demokrasi, Politik dan Kepemiluan. 

Sebab, Ia melihat bahwa Pemilu 2024 mendatang berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pelaksanaan  pemilu 2024 itu dimulai dari Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

"Pemungutan Pilpres dan Pileg sudah ditetapkan Rabu 14 Februari 2024, ini menjadi PR kita bersama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai asas pemilu di Indonesia yakni Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil)," ujarnya. 

Sementara pada Pilkada serentak 2024, Pecoy mengatakan, pemungutan suara dilakukan Rabu, 27 November 2024. Hal ini juga, akan terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditempat yang sama, Dewas DEEP Kuningan Nurul Iman Hima Amrullah menyampaikan, tahapan pemilu itu sudah akan di mulai bulan Juni besok, termasuk untuk pendaftaran partai politik pun akan mulai. 

"Biasanya kita menerima pemantau itu sudah mau pemilihan atau pencoblosan baru ada pemantau. Padahal yang sebenarnya itu peran Pemantau hadir dari awal tahapan, sampai akhir tahapan pemilu," ujar Nurul Iman. 

Ia menerangkan, bahwa titik krusial pertama pada tahapan itu di verifikasi faktual atau di pendaftaran partai politik yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Daerah hingga pusat  

"Di pendaftaran partai politik itu berjenjang dari daerah hingga pusat. KPU dan Bawaslu di situ melakukan verifikasi faktual. Kedua, proses yang krusial diluar pemungutan. Kalau pemungutan kan nanti ada titik krusial diantaranya logistik yakni Kertas Suara. Nah disitulah peran DEEP untuk melakukan pemantauan tahapan pemilu," pungkasnya. (Elly Said)




Seputarkuningan.com - 
Berkas Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang menggantikan Iyus Firdaus hasil Pemilu tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diserahkan oleh KPU Kabupaten Kuningan, Selasa (19/4/2022).

Sebelumnya, pada hari Kamsi tanggal 14/4/2022, Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan telah mengirimkan surat permohonan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kuningan Fraksi PKS Dapil 1 atas nama Iyus Firdaus kepada KPU Kabupaten Kuningan. Surat tersebut diserahkan Oleh Humas DPRD Budi Heryadi dan diterima langsung oleh Ketua KPU Asep Z Fauzi didampingi Maman Sulaeman selaku Kadiv Penyelenggaraan Pemilu beserta Kasubag Teknis Oban Sarbini.

Sejak diterimanya surat permohonan nama calon pengganti antar waktu tersebut,  KPU Kabupaten Kuningan langsung menindak lanjuti surat tersebut. Sesuai aturan PKPU no 6 Thn 2019. KPU Kabupaten Kuninga wajib meninda klanjuti surat permohonan PAW paling lama 5 (lima) hari kerja. dengan melakukan verifikasi dokumen pendukung seperti DCT Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Pemilu Terakhir Dapil 1 Kuningan Partai PKS, dan verifikasi hasil perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Pengganti Antar Waktu dengan menggunakan Model EB-1 . 

"Kemudian Hasil Verifikasi ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU Kabupaten Kuningan, yang kemudian dituangkan kedalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kuningan," ujar Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Z Fauzi dalam keterangan persnya.

Asep menambahkan, bahwa proses PAW dilaksanakan karena 3 hal yaitu: pertama, meninggal Dunia, kedua, mengundurkan diri disebabkan permintaan sendiri atau ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Ketiga, diberhentikan. Perihal Adanya PAW anggota DPRD Kabupaten Kuningan saat ini dilakukan karena terdapat Anggota DPRD Kabupaten Kuningan mengundurkan diri  atas nama Iyus Firdaus,dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil 1 Kuningan.

"Setelah dilakukan penelitian terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor: 69/PL.01.7-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 21 Mei 2019  tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor: 75/PL.019-Kpt/3208/KPU-Kab/VII/2019  tanggal 27 Juli 2019 tentang penetapan calon terpilih, disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. Iyus Firdaus, S.Pd.I. peringkat suara sah nomor 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera mewakili Daerah Pemilihan Kuningan 1 adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 3 (tiga) atas nama Sdr. Drs. H. Ikhsan Marzuki," jelas Asep.

Sementara itu, Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan  H Ujang Kosasih, mengatakan,   bahwa DPRD Kuningan mempunyai waktu  7 hari kerja menindakl anjuti surat beserta berkas PAW yang disampaikan KPU Kuningan agar bisa cepat dikirimkan ke Gubernur Jabar melalui Bupati Kuningan dan untuk seterusnya agar Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD dan diterbitkan SK. (Elly Said)


Seputarkuningan.com - 
Beredar sebuah catatan informasi mengenai nama-nama keterwakilan fraksi di setiap AKD. Bahkan dalam catatan yang diberi judul paket-paket Pimpinan AKD Koalisi, tertulis lengkap nama anggota dewan dengan asal fraksinya. Didalam catatan tersebut, tercatat ada 5 fraksi yang menduduki posisi jabatan ketua pada setiap AKD baik di Komisi, Badan Kehormatan (BK), dan Bapemperda.  Kelima fraksi itu adalah Demokrat, PKS, Golkar, PKB, dan PDI Perjuangan.  

Untuk  PDI Perjuangan, menduduki posisi jabatan ketua di Komisi IV dan BK. Sementara 4 fraksi lain masing-masing di jabatan Komisi I (Demokrat), Komisi II (PKB), Komisi III (PKS), Bapemperda (Golkar).

Sedangkan fraksi dari Partai Gerindra dan PAN justru tidak memiliki keterwakilan di unsur Pimpinan AKD. Padahal Gerindra sendiri memiliki sebanyak 7 kursi legislatif, namun tidak bisa mendapatkan posisi ketua di salah satu AKD.

Padahal, dari informasi yang diterima anggota DPRD Kabupaten Kuningan ini akan menggelar rapat paripurna terkait perubahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) pada Rabu (6/4/2022) esok. Paripurna soal perombakan AKD ini, sesuai dengan jadwal yang telah diputuskan pada Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kuningan.

Ketika dikonfirmasi, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy membenarkan bahwa pada Rabu besok akan diadakan rapat paripurna terkait perubahan AKD.

"Sesuai jadwal Banmus sih besok (Rabu) akan diadakan rapat paripurna," kata Nuzul kepada awak media, Selasa (5/4/2022).

Ketika ditanya adanya catatan nama-nama anggota dewan yang akan menempati posisi jabatan di AKD, Nuzul menjawab tidak mengetahui secara pasti terkait hal itu.

"Itu bukan ranah saya dong. Saya tidak tahu apakah ada koalisi atau tidak. Koalisi kita kan koalisi DPRD 50 anggota dewan," kata Nuzul.

Namun yang pasti, kata Nuzul, perubahan AKD tetap harus dilakukan melalui rapat paripurna. 

“Karena kalau untuk perubahan AKD itu harus diparipurnakan. Memang kalau surat-surat usulan sudah masuk, yang baru saya terima itu daftar nama dari masing-masing fraksi ke alat kelengkapan (Komisi, BK, dan Bapemperda), nanti akan dilakukan pemilihan di setiap AKD,” jelas Nuzul. (Elly Said)