Articles by "Politik"
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan


Seputarkuningan.com - 
Lembaga Pemantau Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki peran sangat penting agar Pemilu terhindar dari kecurangan dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.  Dalam mewujudkan peran tersebut, lembaga Democracy and Electoral Empowertment Partnership (DEEP) Kabupaten Kuningan melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. 

Koordinator Jaringan DEEP Kuningan, Oon Mujahidin menyampaikan bahwa tahapan pemilu akan dimulai pada bulan Juni mendatang. Tentunya, sebagai Non Government Organization (NGO) sudah sepatutnya untuk mempersiapkan sejak dini. 

"Kita melakukan kegiatan Halal bi halal sekaligus Diskusi untuk membahas peran Pemantau dalam menyongsong Pemilu 2024. Sehingga ketika tahapan pemilu dimulai peran DEEP, khususnya di Kuningan akan melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan termasuk Partai Politik," ujar Oon yang biasa disapa Pecoy, Kamis (12/5/2022). 

Pecoy menerangkan bahwa kegiatan tersebut, menghadirkan Dewan Penasehat (Dewas) DEEP yakni dari Akademisi ada Rektor Uniku, dan Rektor Unisa. 

"Alhamdulillah, hadir juga dari Dewas DEEP ada pak Rektor Dikdik Harjadi, Rektor Unisa pak Nurul Iman Hima Amrullah, pak Haris Budiman, pak Ahmad Taopik, Kang Sopandi dan Kang Eka. Beliau menyampaikan pengalaman terkait dengan kepemiluan," terangnya. 

Dalam menyongsong Pemilu 2024, Pecoy mengatakan bahwa hadirnya DEEP Kuningan menunjukkan peran penting untuk memberikan pendidikan Demokrasi, Politik dan Kepemiluan. 

Sebab, Ia melihat bahwa Pemilu 2024 mendatang berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pelaksanaan  pemilu 2024 itu dimulai dari Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

"Pemungutan Pilpres dan Pileg sudah ditetapkan Rabu 14 Februari 2024, ini menjadi PR kita bersama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai asas pemilu di Indonesia yakni Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil)," ujarnya. 

Sementara pada Pilkada serentak 2024, Pecoy mengatakan, pemungutan suara dilakukan Rabu, 27 November 2024. Hal ini juga, akan terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditempat yang sama, Dewas DEEP Kuningan Nurul Iman Hima Amrullah menyampaikan, tahapan pemilu itu sudah akan di mulai bulan Juni besok, termasuk untuk pendaftaran partai politik pun akan mulai. 

"Biasanya kita menerima pemantau itu sudah mau pemilihan atau pencoblosan baru ada pemantau. Padahal yang sebenarnya itu peran Pemantau hadir dari awal tahapan, sampai akhir tahapan pemilu," ujar Nurul Iman. 

Ia menerangkan, bahwa titik krusial pertama pada tahapan itu di verifikasi faktual atau di pendaftaran partai politik yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Daerah hingga pusat  

"Di pendaftaran partai politik itu berjenjang dari daerah hingga pusat. KPU dan Bawaslu di situ melakukan verifikasi faktual. Kedua, proses yang krusial diluar pemungutan. Kalau pemungutan kan nanti ada titik krusial diantaranya logistik yakni Kertas Suara. Nah disitulah peran DEEP untuk melakukan pemantauan tahapan pemilu," pungkasnya. (Elly Said)




Seputarkuningan.com - 
Berkas Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang menggantikan Iyus Firdaus hasil Pemilu tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diserahkan oleh KPU Kabupaten Kuningan, Selasa (19/4/2022).

Sebelumnya, pada hari Kamsi tanggal 14/4/2022, Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan telah mengirimkan surat permohonan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kuningan Fraksi PKS Dapil 1 atas nama Iyus Firdaus kepada KPU Kabupaten Kuningan. Surat tersebut diserahkan Oleh Humas DPRD Budi Heryadi dan diterima langsung oleh Ketua KPU Asep Z Fauzi didampingi Maman Sulaeman selaku Kadiv Penyelenggaraan Pemilu beserta Kasubag Teknis Oban Sarbini.

Sejak diterimanya surat permohonan nama calon pengganti antar waktu tersebut,  KPU Kabupaten Kuningan langsung menindak lanjuti surat tersebut. Sesuai aturan PKPU no 6 Thn 2019. KPU Kabupaten Kuninga wajib meninda klanjuti surat permohonan PAW paling lama 5 (lima) hari kerja. dengan melakukan verifikasi dokumen pendukung seperti DCT Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Pemilu Terakhir Dapil 1 Kuningan Partai PKS, dan verifikasi hasil perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Pengganti Antar Waktu dengan menggunakan Model EB-1 . 

"Kemudian Hasil Verifikasi ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU Kabupaten Kuningan, yang kemudian dituangkan kedalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kuningan," ujar Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Z Fauzi dalam keterangan persnya.

Asep menambahkan, bahwa proses PAW dilaksanakan karena 3 hal yaitu: pertama, meninggal Dunia, kedua, mengundurkan diri disebabkan permintaan sendiri atau ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Ketiga, diberhentikan. Perihal Adanya PAW anggota DPRD Kabupaten Kuningan saat ini dilakukan karena terdapat Anggota DPRD Kabupaten Kuningan mengundurkan diri  atas nama Iyus Firdaus,dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil 1 Kuningan.

"Setelah dilakukan penelitian terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor: 69/PL.01.7-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 21 Mei 2019  tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor: 75/PL.019-Kpt/3208/KPU-Kab/VII/2019  tanggal 27 Juli 2019 tentang penetapan calon terpilih, disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan atas nama Sdr. Iyus Firdaus, S.Pd.I. peringkat suara sah nomor 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera mewakili Daerah Pemilihan Kuningan 1 adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 3 (tiga) atas nama Sdr. Drs. H. Ikhsan Marzuki," jelas Asep.

Sementara itu, Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan  H Ujang Kosasih, mengatakan,   bahwa DPRD Kuningan mempunyai waktu  7 hari kerja menindakl anjuti surat beserta berkas PAW yang disampaikan KPU Kuningan agar bisa cepat dikirimkan ke Gubernur Jabar melalui Bupati Kuningan dan untuk seterusnya agar Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD dan diterbitkan SK. (Elly Said)


Seputarkuningan.com - 
Beredar sebuah catatan informasi mengenai nama-nama keterwakilan fraksi di setiap AKD. Bahkan dalam catatan yang diberi judul paket-paket Pimpinan AKD Koalisi, tertulis lengkap nama anggota dewan dengan asal fraksinya. Didalam catatan tersebut, tercatat ada 5 fraksi yang menduduki posisi jabatan ketua pada setiap AKD baik di Komisi, Badan Kehormatan (BK), dan Bapemperda.  Kelima fraksi itu adalah Demokrat, PKS, Golkar, PKB, dan PDI Perjuangan.  

Untuk  PDI Perjuangan, menduduki posisi jabatan ketua di Komisi IV dan BK. Sementara 4 fraksi lain masing-masing di jabatan Komisi I (Demokrat), Komisi II (PKB), Komisi III (PKS), Bapemperda (Golkar).

Sedangkan fraksi dari Partai Gerindra dan PAN justru tidak memiliki keterwakilan di unsur Pimpinan AKD. Padahal Gerindra sendiri memiliki sebanyak 7 kursi legislatif, namun tidak bisa mendapatkan posisi ketua di salah satu AKD.

Padahal, dari informasi yang diterima anggota DPRD Kabupaten Kuningan ini akan menggelar rapat paripurna terkait perubahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) pada Rabu (6/4/2022) esok. Paripurna soal perombakan AKD ini, sesuai dengan jadwal yang telah diputuskan pada Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kuningan.

Ketika dikonfirmasi, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy membenarkan bahwa pada Rabu besok akan diadakan rapat paripurna terkait perubahan AKD.

"Sesuai jadwal Banmus sih besok (Rabu) akan diadakan rapat paripurna," kata Nuzul kepada awak media, Selasa (5/4/2022).

Ketika ditanya adanya catatan nama-nama anggota dewan yang akan menempati posisi jabatan di AKD, Nuzul menjawab tidak mengetahui secara pasti terkait hal itu.

"Itu bukan ranah saya dong. Saya tidak tahu apakah ada koalisi atau tidak. Koalisi kita kan koalisi DPRD 50 anggota dewan," kata Nuzul.

Namun yang pasti, kata Nuzul, perubahan AKD tetap harus dilakukan melalui rapat paripurna. 

“Karena kalau untuk perubahan AKD itu harus diparipurnakan. Memang kalau surat-surat usulan sudah masuk, yang baru saya terima itu daftar nama dari masing-masing fraksi ke alat kelengkapan (Komisi, BK, dan Bapemperda), nanti akan dilakukan pemilihan di setiap AKD,” jelas Nuzul. (Elly Said)



Seputarkuningan.com - 
DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kuningan melakukan pengembangan usaha sebagai upaya pertahanan dan meningkatkan kualitas ekonomi di lingkungan masyarakat. Sejumlah Emak - emak anak buah Zulkifli Hasan (Zulhas) di Kuningan ini mengembangkan usaha pembuatan keripik pisang.  

Menurut Ketua DPD PAN Kuningan H Uba Sobari, dengan pengembangan usaha pembuatan kripik ini menjadi salah satu upaya sebagai bentuk pertahanan dan peningkatan kualitas ekonomi akibat adanya Pandemi Covid-19.

Uba yang juga mantan Ketua BazNas Kuningan ini mengungkapkan, bentuk pengembangan usaha yang digagas oleh PAN terhadap kader, tentu sebagai bentuk pelayanan bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam memenuhi hajat hidup.

"Ya, komitmen kami dalam pelayanan masyarakat menjadi prioritas. Terutama dengan cara memberikan pembinaan terhadap kader perempuan yang sedang mengembangkan usaha pembuatan pangan olahan ini," ujar Uba.

Bentuk pelayanan ini, kata Uba,  tidak sebatas pembinaan terhadap pelaku usaha pembuatan makanan olahan semata. Namun banyak lagi pelayanan dalam peningkatan sumber daya manusia di lingkungan masyarakat.

"Mengenai pembinaan kami berikan sebagai pelayanan dalam meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Seperti mulai dari pembinaan kelompok UMKM hingga membantu untuk memasarkannya juga," katanya.

Potensi pengembangan usaha di daerah tidak hanya dalam satu bidang jenis usaha tertentu. Seperti pelayanan pembinaan terhadap di bidang pertanian, pendidikan dan kesehatan pun diberikan untuk kesejahteraan masyarakat. 

"Kami sebagai mediator antara pemerintah dengan rakyat, tentu sudah menjadi kewajiban dalam memenuhi hajat kehidupan masyarakat dari berbagai sektor. Begitu pula saat di legislatif, kita sebagai pengawas kinerja pemerintah untuk berbuat banyak dalam kebaikan sosial terhadap masyarakat," pungkas Uba. (Elly Said)


Seputarkuningan - 
Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kuningan dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan telah digelar pada hari Rabu, 01 Desember 2021 di aula STKIP Muhammadiyah Kuningan. Dalam kerjasama yang diberi  tajuk “Penandatanganan MoU Antara Bawaslu Kuningan Dan STKIP Muhammadiyah Kuningan”, secara simbolis diwakili oleh ketua masing-masing lembaga, Bawaslu Kabupaten Kuningan oleh Ondin Sutarman, S.IP selaku ketuanya dan ketua STKIP Muhammadiyah, Nanan Abdul Manan, M. Pd.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat,  H. Wasikin Marzuki (Koordinator Divisi SDM), yang sekaligus akan memberikan kuliah umum atau stadium general terkait demokrasi, pengawasan partisipatif dan kepemiluaan kepada peserta kegiatan yang terdiri dari mahasiswa dan dosen.

Menurut salah seorang Komisioner Bawaslu Kuningan, Abdul Jalil Hermawan, penandatanganan  MoU ini untuk mendorong kegiatan pengawasan partisipatif yang juga dapat dilakukan oleh insan akademis yang terdiri dari dosen maupun mahasiswa. Sebab sebagai warga negara Indonesia, semua elemen masyarakat harus berperan aktif serta memiliki kepedulian terhadap berjalannya demokrasi. 

"Karena dalam dimensi kepemiluan, partisipasi nyata yang bisa dilakukan oleh warga negara adalah dengan berperan aktif untuk terjun secara konsekuen dalam kegiatan pengawasan pemilu guna mewujudkan pemilu yang berkualitas," ujar Jalil kepada awak media.

Memang benar, lanjut Jalil,  apabila melihat dari fungsinya lembaga bawaslu adalah lembaga yang memiliki kewenangan secara mengikat untuk melakukan pengawasan dalam pemilihan umum. Akan tetapi dalam realitasnya sendiri, kerap kali ditemukan terlalu banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga dalam mengawal pelaksanaan tahapan pemilu. Dengan keterbatasan sumber daya manusia, kejadian-kejadian tersebut bisa saja luput dari kerja-kerja pengawasan yang telah dan akan dilakukan oleh Bawaslu.

" Apalagi bila mengingat tahun 2022 yang akan datang tahapan pemilu serentak tahun 2024  sudah dimulai. Hal ini tentu akan menyita banyak perhatian, maka dari itu perlu ada bantuan dari berbagai elemen masyarakat agar lebih melek lagi terhadap fenomena ini, agar bisa bersama-sama dapat mensukseskan kegiatan dalam pengawasan pemilu," imbuh Jalil.

Sementara itu, Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan, Nanan Abdul Manan, menyambut baik mengenai kerjasama ini. Menurutnya memang benar kebanyakan dari mahasiswa atau pun masyarakat hari ini telah apatis terhadap dunia politik. Padahal secara hakikat hakikatnya setiap orang merupakan produk politik yang tidak bisa dihindari bagaimana pun mestinya. 



" Maka dari itu, memang benar kerja-kerja pengawasan ini merupakan pekerjaan rumah bersama dalam bingkai kehidupan bernegara yang demokratis. Adapun momentum kerjasama ini  bisa dijadikan sebagai sebuah upaya bagi kita semua untuk menelaah dan menyerap informasi terkait pengawasan partisipatif, kepemiluan dan demokrasi sehingga pada akhirnya akan dapat memupuk kesadaran politik bagi kita sebagai warga negara," ujar Nanan..

Selanjutnya Komisioner Bawaslu Jabar, H. Wasikin Marzuki menyampaikan beberapa poin penting dalam kuliah umumnya, dianataranya  pertama, melalui penandatangan Mou diharapkan bisa menjadi gerbang atau awalan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih konkret kedepannya. Contoh sederhananya bisa dari pemenuhan SDM untuk mengisi pos-pos panitia ad hoc di setiap desa maupun TPS pada saat penyelenggaraan pemilu 2024 digelar.

Kedua, kaitannya dengan pemilihan umum dengan memperkuat hubungan antar lembaga dengan banyak instansi dapat memperkokoh bangunan kelembagaan yang akan menjadi benteng yang kokoh dalam mengawal tahapan pemilu yang baik dan terbuka supaya bisa menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas.

Ketiga, engan memperluas jejaring ataupun koneksi diharapkan mampu memaksimalkan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan fungsi dari pengawasan partisipatif sehingga akan mampu mengedukasi banyak orang dan  meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti pada netralitas ASN.

Kemudian yang keempat, dengan semakin banyak pengawas partisipatif khususnya dari kalangan mahasiswa, secara sadar dapat mempersulit terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak pilih maupun politik uang karena semakin banyak orang yang mengawasi.

Semua hal itu diharapkan dapat dilakukan sebagai upaya yang bisa diteruskan oleh mahasiswa maupun kampus selepas kerjasama ini guna melakukan pengawasan secara partisipatif yang lebih aktual di lapangan. Setelah itu dalam acara stadium general ini ditutup dengan sesi dialog interaktif antara mahasiswa dengan narasumber.  (Elly Said)

 


Seputarkuningan.com - Wabah Pandemi Covid-19 yang belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir, menuntut peran aktif semua elemen masyarakat untuk selalu mendukung upaya pencegahan dan penularannya melalui peran aktif dalam melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah dengan cara melaksanakan 5M. Demikian salah satu isi kesimpulan dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Sat Binmas Polres Kuningan, di Hotel Ayong, Cilimus, Kuningan, Kamis (12/08/21).

Kegiatan FGD dibuka Kasat Binmas Polres Kuningan AKP Budi Hartono, S.H., dengan peserta sebanyak 26 orang yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa sebanyak 12 orang, sementara sisanya merupakan Perwakilan Pelaku UMKM di Wilayah Kab Kuningan.

Dua orang tampil sebagai pemateri dalam acara itu, diantaranya Indra Bayu Permana, S.STP sebagai Ketua Pelalaksana BPBD Kabupaten Kuningan serta Alvin Fitranda, S.T., M.Si, selaku Kasie Usaha Industri Sandang Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian Kab Kuningan. Sementara bertindak sebagai moderator Aipda M. Khafid, S.Pd.I., M.Pd.

Menurut keterangan Kapolres Kuningan AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya, S.I.K., M.Si melalui Kasat Binmas AKP Budi Hartono, S.H., menyatakan tema kegiatan FGD yang dilakukan pihaknya yakni

“Perspektif Sosial Ekonomi PPKM Level 3 di Kabupaten Kuningan”.

“Kondisi perekonomian masyarakat khususnya di kab Kuningan selama masa pandemi Covid-19 ini semakin menurun, terlebih dengan adanya penerapan PPKM Level 3. Berkaca dari kondisi itu, kami mengajak stakeholder terkait seperti aparat pemerintah Desa maupun para pelaku UMKM yang ada di Wilayah Kab Kuningan untuk bersama-sama memikirkannya dalam bentuk FGD," ujar Kasat.

Secara umum, kata Kasat,  kegiatan FGD itu yakni pemberlakuan PPKM Level 3 di Kabupaten Kuningan telah berdampak pada sosial ekonomi masyarakat sehingga solusinya adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang tepat sasaran.

“Pihak BPBD maupun Dinas KUKM perdagangan dan Perindustrian Kab Kuningan siap memfasilitasi apabila ada warga yang membutuhkan bantuan sosial," imbuh Kasat.

Kasat berharap, agar semua masyarakat sama-sama berdoa dan berikhtiar semoga Pandemi Covid-19 cepat berakhir.

“Semua peserta FGD berharap pandemi Covid-19 ini segera berakhir, sehingga dapat memulihkan kondisi perekonomian masyarakat dan nasional," pungkas Kasat.  (Elly Said)



Seputarkuningan.com -Rakor Peningkatan Peran Serta Partai Politik di Kabupaten Kuningan bersama Para Ketua Partai Politik Pemenang Pemilu 2019 dibuka secara langsung oleh Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH., MH. Jum’at (6/8/2021) di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara eksistensi partai politik merupakan salah satu indikator yang bisa dijadikan tolak ukur terhadap kemajuan kehidupan berdemokrasi pada suatu negara atau pemerintahan.

Sebab, kata Bupati, partai politik memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kegiatan penyelenggaraan negara atau pemerintahan, karena itu pihaknya, berharap partai politik dapat benar-benar memberikan kontribusi nyata sebagai inspirator dan dinamisator.

“Pembangunan partai politik diharapkan mampu menjadi agen pembangunan dan saya berkeyakinan bahwa partai politik di kabupaten kuningan akan selalu memberikan kinerja terbaiknya demi kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Kuningan, hal tersebut tentu akan berdampak positif, baik secara personal kader partai maupun secara kelembagaan,” tuturnya.

Selanjutnya, Bupati meyampaikan, untuk menunjang kegiatan partai politik pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan, dengan begitu Ia meminta, setiap partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan untuk mempersiapkan persyaratan keuangan harus dengan administrasi  yang sudah ditentukan.

“Kita semua tahu bahwa saat ini pandemi covid-19 masih berlangsung, hal ini mempengaruhi banyak sektor kehidupan. karena itu tidak heran jika masalah bantuan keuangan khususnya bantuan keuangan untuk partai politik juga ikut terkena imbasnya,” ungkapnya.

Kebijakan masalah bantuan keuangan untuk partai politik, kata Bupati, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018.

“Dengan begitu, hal penting dan inti yang harus kita pahami bersama dari undang-undang tersebut adalah bahwa persetujuan besarnya bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah kepada partai politik adalah mengacu kepada kondisi kemampuan keuangan daerah dan nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya,” pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, MSi. dalam pemaparannya menyampaikan, Parpol merupakan suatu kelompok yang terorganisir anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan.

“Dengan begitu Parpol harus mampu memahami dan membantu mensosialisasikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan,” ujarnya.

Kemudian menurutnya, peran Parpol dalam situasi pandemi yakni, kampanye pencegahan penyebaran Covid-19 berskala lebih masif dalam penyebaran informasi, baik selebaran, spanduk, hingga melalui situs-situs yang dimiliki.

“Partai politik juga melalui kader-kadernya bisa turut melakukan edukasi kepada masyarakat. Tidak saja pada hal-hal yang terkait dengan penyebaran Covid-19 dan cara penanggulangan penyebarannya saja, namun juga pada tindakan-tindakan konkret lainnya, seperti pola hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan imunitas. Langkah-langkah seperti ini dalam perspektif politik jangka panjang juga perlu agar keterjarakan (kepentingan) antara rakyat dan partai bisa direduksi. Saat ini adalah momentum bagi partai untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan rakyat agar eksistensi partai dalam alam demokrasi Indonesia bisa terus dihargai bukan malah dihindari oleh rakyat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabuapten Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, MSi. , Kepala Kesbangpol, Dr. H. Mohamad Budi Alimudin, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketua Partai Politik se-Kabupaten Kuningan. (BIDIKP DISKOMINFO/Elly Said)