Seputarkuningan.com - 
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy ditantang massa puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Melawan (GMM) untuk menandatangani surat pernyataan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Senin (19/9/2022). Diterima di Halaman Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, para pendemo membawa serta mobil pik up sebagai kendaraan komando menyuarakan aspirasi rakyat.

Gerakan Masyarakat Melawan itu terus bergantian melakukan orasi menyindir para penguasa atas kebijakan yang dianggap tidak bersahabat dengan rakyat kecil.

"Kami meminta kepada Ketua DPRD membuktikan jika berpihak kepada rakyat untuk menandatangani surat pernyataan penolakan kenaikan harga BBM," ujar Kordinator Lapangan aksi, Ust. Lukman.

Adapun 3 poin isi surat pernyataan yang dibacakan adalah :

1. Gerakan Masyarakat Melawan bersama seluruh lapisan elemen masyarakat di Kabupaten Kuningan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM

2. Meminta pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM karena kenaikan harga BBM adalah penghianatan terhadap mandat konstitusi

3. Jika pemerintah tidak mampu mengembalikan harga BBM seperti semula, Presiden wajib bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya.

Akan tetapi, di saat akan dilakukan penandatanganan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy menolak melakukannya. Hanya 2 anggota DPRD saja yang menandatangani surat pernyataan tersebut.

Usai menerima pendemo, Nuzul memberikan alasannya menolak menandatangani surat pernyataan tersebut. Menurut Nuzul, pada prinsipnya pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh peserta aksi.

"Dari awal kami sudah mengatakan bahwa kami pun menolak kenaikan harga BBM ini, bahkan sudah saya sampaikan juga pada saat rapat paripurna Hari Jadi Kuningan. Pada prinsipnya, narasi yang disampaikan sependapat dengan kita. Demo itu konstitusional, tuntutannya konstitusional tapi ada satu yang inskonstitusional adalah poin ketiga. Bahwa meminta presiden mundur di tengah jalan itu tidak konstitusional karena presiden dipilih oleh rakyat," jelas Nuzul.

Narasi lainnya, kata Nuzul, pihaknya setuju tapi sebagai DPRD lembaga yang konstitusional tidak mungkin melakukan hal-hal yang inkonstitusional.

"Saya rasa itu saja alasannya," pungkas Nuzul. (Elly Said)



Share To:

Iin Suheli

Post A Comment:

0 comments so far,add yours