Seputarkuningan.com - 
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan melaunching rumah Restorative Justice. Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus ditetapkan sebagai proyek percontohan "Rumah Restorative Justice." Peresmian Rumah Restorative Justice ini dilakukan oleh Jaksa Agung secara virtual dan serentak di Aula Kejaksaan Negeri Kuningan, Rabu (16/3/2022).

Kepala Kejari Kabupaten Kuningan Dudi Mulya Kusumah  mengatakan, keberadaan rumah restorative justice ini diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat dalam memandang hukum.

"Dengan adanya rumah restorative justice ini diharapkan dapat merubah  paradigma masyarakat, bahwa semua perkara tidak harus diselesaikan dengan proses peradilan," kata Dudi kepada awak media.

Dudi menambahkan, dengan melibatkan semua pihak, baik tersangka, korban, keluarga tersangka dan melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Namun, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui jalur restorative justice. 

Bahwa sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, kata Dudi, persyaratan proses restorative justice di antaranya pelaku melanggar hukum yang pertama kali atau bukan perbuatan pengulangan. Ancaman hukuman kurang dari lima tahun dan kerugian korban tidak lebih dari Rp2.5 juta.

“Dengan pendekatan restorative justice, korban diberi ruang untuk memberikan maaf kepada pelaku. Selain itu, pendekatan restorative justice merupakan warisan luhur para pendahulu,”jelas Dudi.

Dudi menegaskan, tidak semua problem sosial dan hukum dapat dibawa ke rumah restorative justice. Ada beberapa kriteria atau syarat sebuah problem atau masalah hukum layak dan bisa dicarikan perdamaiannya yaitu, permasalahan yang bisa dibawa ke Rumah Restorative Justice yang tidak menimbulkan efek hukuman berat atau dampak yang meluas.

" Intinya ketika perkara diserahkan kepada Kejaksaan dari penyidik ke penuntut, kalau korban akan memberi maaf dan secara adminitrasi akomodir, akan  diekspos ke Jampidum, apakah ini layak untuk di Restorative Justice,”kata Dudi.

Dengan hadirnya Rumah Restorative Justice ini, Dudi berharap menjadi sarana alternatif penyelesaian perkara yang terjadi pada masyarakat. Yang menjadi pembeda dari penyelesaian perkara ini adalah adanya pemulihan keadaan kembali pada keadaan sebelum terjadi tindak pidana. Sehingga kehidupan harmonis di lingkungan masyarakat dapat pulih kembali.

"Konsep keadilan restoratif ini merupakan suatu konsekuensi logis dari azas ultimum remedium yaitu pidana merupakan jalan terakhir. Oleh karena itu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya,"pungkas Dudi. (Elly Said)



Share To:

Iin Suheli

Post A Comment:

0 comments so far,add yours