Seputarkuningan.com - 
Paguyuban Silihwangi Majakuning menggelar pertemuan di Pendopo Desa Obyek Wisata Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, Sabtu Sore (26/3/2022). Paguyuban Silihwangi Majakuning ini berisikan krepala desa dan Kelompom Tani Hutan (KTH) dari 24 desa penyangga Gunung Ciremai.

Pertemuan tersebut dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat dan manisfestasi kedaulatan pengelolaan Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai (HTNGC) serta menyikapi penolakan adanya Zona Tradisional dari salah satu LSM di Kabupaten Kuningan.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa kepala desa dan 24 KTH yang hadir pada pertemuan tersebut, mendorong Kepala Balai dan Dirjen KSDE untuk segera membuka zona tradisional agar terciptanya pengelolaan kawasan hutan TNGC yang ideal dan kolaboratif.

"Ada 5 poin yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Yang pertama, pemerintah desa atas nama masyarakatnya sudah mengajukan usulan dibukanya zona tradisonal di Gunung Ciremai kepada Kepala Balai TNGC,," kata salah seorang anggota Paguyuban dan juga sesepuh KTH Desa Trijaya Kecamatan Mandirancan, Edy Syukur, kepada awak media.

Poin kedua, kata Edy, memohon kepada Kepala TNGC dan Dirjen KSDAE untuk memproses perubahan zonasi, sehingga pengelolaan TNGC akan lebih optimal dengan adanya kolaborasi kemitraan yang komprehensif dengan masyarakat penyangga dan pemerintah desa. Poin ketiga yaitu  agar pihak Balai TNGC mengutamakan keinginan dan usulan masyarakat desa penyangga Gunung Ciremai.

Kemudian yang keempat, adalah proposal kemitraan konservasi berupa pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) agar segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, dan para kepala desa akan mengawal dengan maksimal proses ini dan poin yang terakhir adalah mendukung sepenuhnya Kepala Balai TNGC untuk terciptanya tata kelola kawasan yang ideal sehingga hutan lestari masyarakat lebih sejahtera.

Sementara itu, Kepala Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan, H Awang, menyatakan bila melihat ke belakang masyarakat takut bila memasuki kawasan TNGC, karena tidak diperbolehkan.

"Dan kami pada saat itu melakukan perlawanan karena kami tinggal di gunung ya hidup dari gunung, begitu pun masyarakat pesisir ya hidupnya dari laut," kata Abah sapaan akrab Kepala Desa Cibuntu.

Abah menambahkan, bahwa dirinya mendukung adanya program kemitraan konservasi HHBK yang salah satunya adalah penyadapan pinus yang akan dilakukan oleh masyarakat setempat. Sehingga masyarakat akan turut menjaga dan melestarikan hutan di Kawasan Gunung Ciremai.

"Dan yang lebih penting, ekonomi masyarakat meningkat dan masyarakat sejahtera," imbuh Abah.

Hal senada diungkapkan Kepala Desa Trijaya, Wihanto, bahwa masyarakat Trijaya khususnya akan lebih meningkatkan dalam menjaga dan melestarikan hutan bila masyarakatnya dapat melakukan aktifitas penyadapan pinus. Karena tanaman pinus di wilayah hutan Desa Trijaya masyarakatnya yang menanam.

"Kenapa LSM menolak, kami gak habis pikir, kenapa LSM tidak berpihak pada kami (masyarakat). Saya sebagai Kuwu akan berjuang membela masyarakat kami yang hidup dan bergantung pada Gunung Ciremai,  ini kemauan masyarakat yang di usulkan ke ke kami (Pemdes), maka akan didukung penuh," kata Kuwu Trijaya.

Kuwu Desa Padabeunghar, Kuwu Pasawahan dan Kuwu Desa Setianegara pun mendukung penuh usulan Zona Tradisional dan program kemitraan konservasi pemungutan HHBK

" Kami para kepala desa mendukung penuh adanya perubahan Zona Tradisional, termasuk di dalamnya adanya akses masyarakat untuk melakukan penyadapan pohon pinus. Dengan adanya penyadapan Pinus otomatis akan berdampak posisi bagi peningkatan ekonomi masyarakat kami. Selama ini masyarakat hanya mendapatkan hasil dari kopi, duren, jengkol dan lainnya, yang tanaman itu tanaman musiman," kata Kuwu Desa Padabeunghar yang diamini Kuwu lainnya.

Diakhir acara, Pengurus Paguyuban Silihwangi Majakuning, Jejen,  menambahkan,  dengan niat yang baik, masyarakat Majalengka - Kuningan (Majakuning) dipersatukan dengan adanya Gunung Ciremai.

"Banyak hal yang kita diskusikan menyikapi hal ini yang berkaitan dengan menjaga Gunung Ciremai. Kita sebagai Desa Penyangga maka Gunung Ciremai ini milik kita (masyarakat Desa Penyangga) dan 24 desa di sekitar Gunung Ciremai kita sepakat adanya perubahan zonasi, yakni Zona Tradisional," ujar Jejen.

Maka dari itu, kata Jejen, pertemuan dengan para Kepala Desa Penyangga Gunung Ciremai  ini merupakan bentuk dukungan pemerintah desa atas permohonan Zona Tradisional yang diusulkan kepada kepala BTNGC.

" Kami menyatakan sikap dan mendukung adanya Zona Tradisional. Dengan adanya Zona Tradisional hutan akan terjaga dan ekonomi  masyarakat lebih sejahtera," tegasnya. 

Terpisah, Kepala TNGC Teguh Setiawan mengaku belum menerima secara resmi surat dukungan tersebut. Hanya saja, kata Teguh, memang benar sudah ada 24 KTH yang mengajukan untuk kerja sama penyadapan.

"Secara resmi permohonan itu belum kami terima, namun pada saat audiensi 100an orang masyarakat desa sekitar TNGC pada tgl 14 Maret lalu sudah disampaikan secara lisan," ujar Teguh. (Elly Said)


Share To:

Iin Suheli

Post A Comment:

0 comments so far,add yours