Seputarkuningan.com - 
Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan instruksi presiden terkait BPJS Kesehatan. Aturan itu termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang ditandatangani  pada 6 Januari 2022. Dalam aturan tersebut menginstruksikan kepada 30 kementerian dan lembaga untuk menyukseskan program BPJS Kesehatan. 

Berikut ini sejumlah layanan publik yang mensyaratkan pemohon harus memiliki keanggotaan BPJS Kesehatan, yaitu :

1. Pembuatan paspor, dalam  Inpres Nomor 1 Tahun 2022, pada urutan 6 berbunyi sebagai berikut: "Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk: a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan b. menyediakan data badan usaha untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

 2. Santri, masih pada instruksi yang sama, pada urutan 5 berbunyi: "Menteri Agama untuk: c. memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional."

Pada poin 5(c), mereka yang tergabung dalam peserta didik pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di lingkungan Kemenag yakni santri dan santriwati

3. Ibadah haji/umrah, pada Inpres Nomor 1 Tahun 2022, poin 5(a), pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden kepada Menteri Agama sebagai berikut:  a. mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; b. mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, 

4. Jual beli tanah, pada inpres angka 17 dalam Inpres tersebut berbunyi: "Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

5. Permohonan SIM, STNK, dan SKCK, pada angka 25 dalam Inpres itu berbunyi: "Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk: a. melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional: dan b.meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang belum melaksanakan kepatuhan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.

6. Kredit Usaha Rakyat, pada angka 2, disebutkan instruksi sebagai berikut: "Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk: a. melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional: dan b.melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional." Artinya, jelas bahwa mereka yang merupakan calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

7. Izin Usaha,  pada poin 3(c) dalam Inpres tersebut, berbunyi: "Menteri Dalam Negeri untuk: mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional." Artinya, masyarakat yang akan mengurus izin usaha diminta wajib untuk menyertakan syarat BPJS Kesehatan. 

8. Sekolah, pada angka 8, berbunyi: "Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Kuningan AKP Dadang Supriadi mengatakan bahwa untuk saat ini kebijakan tersebut belum diterapkan. Menurut Kasat, kebijakan tersebut masih dalam pembahasan sejumlah pihak.

"Sampai saat ini belum diterapkan, kami menunggu kepastiannya. Untuk pembuatan SIM dan yang lainnya masih seperti biasa saja," ujar Kasat. (Elly Said)



Share To:

Iin Suheli

Post A Comment:

0 comments so far,add yours