Photo ilustrasi 

Seputarkuningan.com - 
Di tengah kesulitan ekonomi yang dialami banyak warga akibat pandemi Covid-19, para anggota DPRD Kabupaten Kuningan justru mendapat tambahan rupiah yang bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Saat rakyat yang mereka wakili kembang kempis, para anggota dewan malah ”dimanja” dengan peningkatan tunjangan perumahan dan transport yang nilainya cukup fantastis.

Informasi yang berhasil dihimpun, tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Kuningan tahun 2022 mengalami kenaikan setelah dilakukan penilaian Apraisal. Namun dikabarkan anggaran Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) ASN khusus sturktural justru berkurang sebesar 10 persen.

Besaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Kuningan sebesar 25 Juta, lalu Wakil Ketua sebesar 24 Juta dan anggota sebesar 22 Juta, dari jumlah tersebut mengalami penurunan 1 juta dari penilaian Apraisal. 

Sedangkan untuk tunjangan transportasi yang sebelumnya Ketua dan Wakil tidak memiliki, tahun 2022 bisa dinikmati, karena tunjangan Tansportasi Ketua dan Wakil Ketua mencapai 22,5 Juta dan untuk anggota sebesar 14,7 Juta. Namun kendaraan dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak lagi diberikan atau akan ditarik. 

Sedangkan Pagu anggaran TPP tahun 2022 untuk ASN, untuk struktural berkurang sebesar 10 persen dari nilai TPP perbulannya di tahun 2021. dan strutkral dimaksud adalah ASN yang bekerja menjabat mulai dari Kasi, Kasubag, Camat, Kabag, Sekdis, Sekban, Kadis, Kaban dan termasuk Sekretaris Daerah. 

Lalu bagaimana untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kuningan? Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)  Kabupaten Kuningan mutlak sebesar Rp 25 Rrbu, sehingga total UMK di Kuningan itu sebesar Rp 1.90810217. 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar menyampaikan bahwa kenaikan tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Kuningan tahun 2022 sudah sesuai ketentuan dan tidak menyalahi aturan. 

"Itu kan sudah ada penilaian dari Apraisal, bahkan nilainya pun masih dibawah dari penilaian Aprasial itu, dan itu tidak menyalahi aturan," ungkap Dian. 

Sedangkan kabar adanya pemotongan TPP untuk ASN khusus struktural tahun 2022, Dian menyebutkan bahwa anggaran sangat terbatas, untuk kondisi itu juga ikut disesuaikan. 

"Insya Allah untuk TPP ASN juga akan disesuaikan. Akan tetapi menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Barat terlebih dahulu," pungkas Dian. (Elly Said)

Share To:

Iin Suheli

Post A Comment:

0 comments so far,add yours