SIDANG HARI KE-2, POLISI TEGASKAN PENETAPAN TERSANGKA SESUAI ATURAN


Seputarkuningan.com - 
Tim kuasa hukum Polres Kuningan selaku termohon dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh AZ warga Blok Ciasem Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan terduga kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, menegaskan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap AZ itu sah sesuai aturan yang berlaku.

 "Kami sampaikan terlebih dahulu kronologis penangan perkara oleh termohon. Sesuai dengan laporan polisi No. LP/B/01/I/2021 JBR/Res KNG tanggal 3 Januari 2021 berdasarkan laporan ibu korban bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Undang-Undang Perlindungan Anak. Termohon kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan telah melakukan serangkaian penyelidikan sesuai perundang-undangan yang berlaku," papar Penata TK I Ajat Sudrajat,SH saat membacakan jawaban atas permohonan pemohon di sidang praperadilan hari ke2 bertempat di Ruang Sidang Ali Said Pengadilan Negeri Kuningan, Selasa (16/3/2021).

Kemudian, lanjut Ajat,Termohon melakukan gelar perkara pada Rabu tanggal 27 Januari 2021 dengan hasil bahwa laporan tersebut ditingkatkan dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan sesuai dengan surat perintah tugas no. Sprin Gas/08/II/2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan no. Sp.Sidik/08/II/2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021 dan telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan.

Bahwa dalam penyidikan perkara tersebut, Termohon selain telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi lainnya, termasuk 3 orang dokter spesialis.

"Penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Termohon pada Pemohon adalah berdasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon dan telah sesuai dengan KUHAP dan aturan pelaksana lainnya," ujar Ajat.

Bahwa penetapan tersangka kepada Pemohon berdasarkan juga kepada keterangan saksi-saksi, bukti surat Visum Et Repertum No. 182.2/45/RMRSUD45 tanggal 8 Januari 2021 dan barang bukti lainnya yang telah dilakukan penyitaan.

Sehingga demikian,penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no. 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu telah didukung 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP.

"Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas Termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim dapat memeriksa dan mengadili untuk memutuskan menolak permohonan praperadilan dari Pemohon seluruhnya, menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah sah secara hukum, dan menghukum Pemohon praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini," tutup Ajat.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Andita Yuni Santoso, SH.MKN ini akan dilanjutkan pada Rabu tanggal 17/3/2021 dengan agenda penyerahan alat bukti. (Elly Said)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.