PELAKU SODOMI DUA BOCAH TERANCAM HUKUMAN KEBIRI


Seputarkuningan.com - 
Usai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kuningan Andita Yuni Santoso ketuk palu mambacakan putusan menolak praperadilan Pemohon AZ warga Blok Ciasem Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan atas dugaan tindak pidana pencabulan anak dan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur, AZ diduga telah melakukan perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap dua orang anak kakak beradik berusia 6 tahun berjenis kelamin laki-laki dan usia 3 tahun 8 bulan jenis kelamin perempuan, Satreskrim Polres Kuningan langsung menangkap pelaku.

( Baca : https://www.seputarkuningan.com/2021/03/tok-hakim-tolak-gugatan-praperadilan.html )

Kapolres Kuningan AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya melalui Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Danu Raditya Atmaja mengatakan, bahwa sidang praperadilan yang digelar selama 7 hari berturut-turut berakhir hari ini (Selasa-Red) dengan hasil keputusan PN Kuningan menolak praperadilan dari pelaku.

"Hari ini adalah putusan praperadilan dan hakim menolak praperadilan dari tersangka. Kami langsung melakukan penahanan kepada tersangka. Kami dari pihak penyidik telah melakukan proses penetapan tersangka kepada pelaku sudah sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Danu kepada awak media, Selasa (23/3/2021) saat ditemui di Mapolres Kuningan.

Tersangka, lanjut Danu, berhasil diamankan di salah satu counter hp yang berada di Jl Otista Pasapen. Tersangka pun langsung digiring ke Mapolres Kuningan. Danu menambahkan, penahanan ini langsung dilakukan karena pihaknya khawatir tersangka akan melarikan diri.

"Karena sebelumnya, kami tidak melakukan penahanan, tapi tersangka wajib lapor ternyata berjalannya waktu hanya satu dua kali saja tersangka wajib lapor selanjutnya tersangka tidak melakukan wajib lapor dan tanpa alasan. Itu salah satu alasan kami melakukan penangkapan saat ini," kata Danu.

Tersangka telah melanggar pasal 81 ayat (1), (2), dan (5) jo pasal 82 ayat (1) dan (4) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU jo pasal 76D jo pasal 76E UU RI no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak lima milyar rupiah. 

Ketika ditanya penerapan PP Nomor 70 tahun 2020, Danu mengatakan bahwa pihaknya mendapat masukan dari Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan kaitannya tentang PP No. 70 tahun 2020  dan sudah ada beberapa wilayah polda dan polres telah menerapkan PP tersebut pada tindak pidana yang sama.

"Kami akan berkordinasi dengan pihak jaksa penuntut umum ketika PP ini bisa kami terapkan maka akan kami lakukan. Karena kaitan dengan penyidikan kami harus melakukan kordinasi dengan criminal justice lainnya. Kemungkinan besar bisa kami terapkan," pungkas Danu. (Elly Said)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.