SOAL BANTUAN UMKM, KEMANA LARINYA DATA DARI DESA ?


Seputarkuningan.com - 
Pemerintah Pusat melalui Kementrian Koperasai dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mulai menyalurkan program bantuan sosial produktif bagi pelaku usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini akan disalurkan kepada 12 juta pelaku usaha mikro di seluruh wilayah Indonesia.

Di Kabupaten Kuningan, sesuai data yang diperoleh untuk tahap pertama telah terdaftar sekitar  82 ribu UKM calon penerima bantuan dan sekitar 70.201 yang telah divalidasi datanya, dan dari jumlah itu baru 19 ribu UKM saja yang telah menerima notifikasi dan bisa mencairkan bantuan senilai Rp2,4 juta. Hanya saja, data penerima bantuan ini menimbulkan keluhan dari beberapa kepala desa.

Pihak pemerintah desa pada tahap pertama telah melakukan pendataan terhadap calon penerima bantuan UMKM. Realisasinya, banyak para penerima bantuan UMKM ini bukan yang didata oleh pihak desa. Hal ini menjadi pertanyaan bagi para kepala desa. Apakah data yang dikirimkan oleh pihak desa disampaikan ataukah tidak? 

Salah satunya, Hj Heny Rosdiana Kepala Desa Linggasana Kecamatan Cilimus yang juga sebagai Sekjen APDESI DPC Kabupaten Kuningan mengungkapkan, pencairan tahap pertama saja masih dalam proses dan belum selesai kini kembali telah dibuka pendaftaran tahap ke 2 bagi para pelaku UKM.

Menurut Heni, sebaiknya  pihak Diskopdagperin melakukan pembenahan dan perbaikan terlebih dahulu pendaftaran penerima bantuan BPUM tahap I, sebelum meluncurkan pendaftaran untuk tahap II.

"Mohon dibenahi jangan sampai yang tahap kedua sudah diluncurkan, yang pertama belum beres," kata Heni kepada awak media, Senin (26/10/2020).

Heni mencontohkan,  sekitar 200 calon penerima bantuan UKM yang diajukan oleh Pemdes Linggasana, namun hanya sekitar 11 orang yang menerima bantuan dan para penerima tersebut bukan yang diajukan oleh pihak Pemdes.

"Jadi data yang kami kumpulkan dan diajukan ke Dinas itu gimana, yang muncul yang tidak kita ajukan, itu yang menjadi pertanyaan kami. Apakah data yang kami kirimkan itu tidak disampaikan atau bagaimana," tanya Heni.

Menurut Henny, penjelasan yang diterimanya dari pihak Diskopdagperin, UKM yang menerima bantuan bisa saja dari pengajuan pihak Pegadaian, BNI, BRI, PNM,  dari binaan BRI, Simbara, Ormas-Ormas dan Partai.

"Tolonglah yang tahu data-data valid pengusaha-pengusaha kecil yang ada di desa itu kan Pemdes bukan yang lain-lain, kami hanya harus mengadu kemana, bahwa msyarakat itu selalu berbondong-bondong bertanya, kenapa gak turun-turun," ujar Heni.

Henny menjelaskan, hal ini terjadi tidak hanya di desanya tapi hampir semua desa mengalami hal yang sama, untuk itu dirinya kembali berharap agar dilakukan pembenahan agar ketika bantuan buat UKM itu duncurkan harus diterima kepada yang berhak, dan hal itu yang tahu pastinya pihak desa, karena desa hapal betul kondisi warganya.

"Kami ini dari Apdesi bertanya, kenapa data yang sudah kita ajukan tidak ada yang muncul, yang turun itu diluar yang kita ajukan, apabila ada ketentuan yang sudah mendapatkan kredit KUR itu mohon diverifikasi, jangan sampai diluncurkan ketika diambil tidak bisa, " tandas Heni.

Terlepas dari hal-hal tersebut, baik selaku pengurus Apdesi Kabupaten Kuningan atau Kepala Desa Linggasana, dirinya menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan-bantuan yang diberikan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ataupun dari Pemerintah Kabupaten.

"Bantuan-bantuan tersebut pastinya sangat membantu warga kami di desa yang sangat terdampak dengan adanya Covid-19, saya sampaikan rasa terima kasih, namun saya berharap bantuan-bantuan tersebut sampai kepada yang berhak, untuk itu perlu dilakukan pembenahan-pembenahan dalam implementasinya," pungkas Heni. (Elly Said)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.