PERMOHONAN MAAF NUZUL DIANGGAP BELUM SESUAI KESEPAKATAN


Seputarkuningan.com - 
Sebanyak tujuh elemen hadir pada persidangan pelanggaran kode etik Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rahdi, di Ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (22/10/2020).

Kehadiran mereka sebagai pengadu ke BK DPRD Kuningan untuk menyampaikan beberapa tuntutan sesuai dengan pernyataan awal saat melakukan aksi unjuk rasa beberapa hari yang lalu di Halaman DPRD Kabupaten Kuningan.

Menurut salah seorang juru bicara dari Gerakan Kita Kabupaten Kuningan, H Ikhsan Marzuki, mengatakan bahwa persidangan hari ini agendanya adalah membacakan pengaduan dari para pengadu yaitu LBH NU, APIK, PPHI, Sundawani, IPMA, Husnul Khotimah, Forum Masyarakat Peduli Kuningan dan lainnya. 

"Agenda hari ini membacakan pengaduan dari para pengadu, Alhamdulillah tadi Ketua DPRD Kabupaten Kuningan juga hadir, sebagai pihak teradu ikut mendengarkan apa yang kita adukan. Dan, rangkaian ini masih akan berlanjut. Besok juga kita akan kembali hadir dalam persidangan ini untuk mendengarkan tanggapan dari pihak teradu. Sampai nanti putusan akhir tanggal 2 November 2020," ujar Ikhsan kepada awak media.

Dalam pernyataan sikap tersebut, lanjut Iksan,  sudah jelas bahwa pihaknya memperhatikan pesantren sebagai benteng, lembaga pendidikan, lembaga perjuangan. Maka dari itu, kami mengadukan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy yang diduga kuat telah melakukan tindakan tidak etis atas pernyatannya terhadap Ponpes Husnul Khotimah. "

Iksan menambahkan, di persidangan tadi pun disampaikan juga terkait permohonan maaf Nuzul Rachdy. Pihaknya menganggap, permohonan maaf tersebut  belum sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Bahwa itu harus di lima media, selama lima hari berturut-turut baik lokal maupun nasional. Sedangkan yang baru dilakukan itu baru di dua media lokal.

"Perlu diingat, untuk pengaduan terhadap tindakan pelanggaran etika seorang anggota dewan, itu tidak harus dari pihak Husnul Khotimah dalam hal ini. Semua pihak baik perorangan, lembaga, organisasi, komunitas itu berhak mengadukan asal dengan bukti yang kuat. Makanya, nanti ada pembuktian," ujar Iksan.

Sebagai pengadu, Iksan  menjelaskan, bukan ranahnya untuk masuk kedalam kepentingan politis. Ini murni dilandasi oleh kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi apalagi ditunggangi oleh kepentingan politik praktis.

 "Makanya, kemarin kita tidak menunjuk partai atau yang lainnya. Kita hanya menunjuk pribadi seorang Nuzul yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik. Kalaupun dibelakang ada deal-dealan, justru itu kita pantau. 24 jam teman-teman dari berbagai elemen akan mengawasi. Kita berharap kesampingkan dulu kepentingan politis yang sesaat ini," pungkas Iksan. (Elly Said)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.