TAK DAPAT JATAH PIMPINAN DI AKD, INI KATA FRAKSI PKB


Seputarkuningan.com - 
Adanya perombakan pada  Alat Kelengkapan Dewan (AKD), membuat Wakil Ketua DPRD Kuningan dari Fraksi PKB H Ujang Kosasih angkat bicara. Apalagi fraksi PKB menerima dampak dari perombakan  AKD tersebut yakni salah seorang anggota fraksinya harus rela kehilangan jabatan sebagai ketua komisi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan H. Ujang Kosasih mengaku tidak mengetahui skenario awal perombakan AKD. Walaupun dirinya tidak menampik sudah ada rambu-rambu perombakan.

"Saya sih mengalir saja orangnya. ya sudah silahkan saja," kata Ujang saat memberikan keterangan persnya, Kamis (17/9/2020).

Sekalipun Fraksi PKB tidak lagi menempatkan anggotanya duduk sebagai pimpinan AKD, Ujang menyebut, dirinya masih tetap sebagai Wakil Ketua DPRD Kuningan.

“Walau pada akhirnya Fraksi PKB tidak mendapatkan posisi ketua komisi, tapi saya tetap Wakil Ketua,” tukas Ujang.

Ujang beranggapan, bahwa reposisi AKD yang dilakukan Anggota DPRD Kuningan itu hal yang wajar dan sah. Asalkan tidak bertentangan dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kuningan.

“Saya termasuk yang menyampaikan atas usulan fraksi-fraksi yang menginginkan adanya reposisi alat kelengkapan. Selama ini sesuai dengan Tatib DPRD, selama itu tidak bertentangan ya sah-sah saja,” kata Ujang.

Ujang menambahkan bahwa, pada Tatib memang diatur, namun ada klausul dalam Tatib itu bahwa Pimpinan Komisi yakni Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, itu selama 2,5 tahun. Tapi ada klausul berikutnya, bahwa dalam hal akan melakukan pergantian pimpinan komisi, itu dilaksanakan atau dilakukan pemilihan kembali di komisi itu.

Ujang menjelaskan, sekalipun belum mencapai 2,5 tahun, namun Tatib DPRD memberikan ruang kepada komisi apabila ada reposisi pimpinan alat kelengkapan. Jadi memang, Ujang mengakui jika reposisi AKD tersebut tidak melanggar Tatib DPRD.

“Kita sekarang di setiap komisi ada, tapi posisinya hanya sebagai anggota komisi. Tidak ada posisi ketua, iya kemarin ada Komisi I diketuai oleh Pak Gozali dari Fraksi PKB, dan atas kompromi yang dilakukan beberapa fraksi ternyata Ketua Komisi I diganti atau berubah komposisinya, dan Pak Gozali tidak lagi menjadi Ketua Komisi I,” papar Ujang.

Ditanya apakah merasa tersingkirkan karena tidak diberi posisi pimpinan komisi, Ujang menyebut, bahwa hal itu biasa-biasa saja. Kendati sebagai partai koalisi pemerintah, PKB tidak merasa disingkirkan dari jabatan politis di AKD.

“Alat kelengkapan itu tidak segalanya. Apakah anggota Fraksi PKB ini menjadi Ketua, Wakil Ketua ataupun Sekretaris pada AKD, ataupun sebaliknya tidak menjadi Ketua, Wakil Ketua maupun Sekretaris pada AKD, bagi kami tidak ada masalah,” ujar Ujang.

Pada hakekatnya, kata Ujang, seorang anggota dewan itu paling penting adalah bagaimana bentuk pengabdian terhadap rakyat. Jadi yang terpenting bagi PKB adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. (Elly Said)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.