KOMNAS HAM SEBUT TAK ADA INTOLERAN DI KUNINGAN


Seputarkuningan.com - 
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara yang menjabat sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan datang ke Kabupaten Kuningan paska menerima pengaduan dari Komunitas Sunda Wiwitan terkait disegelnya Batu Satangtung sebagai bakal makam  leluhur Sunda Wiwitan, Kamis (6/8/2020).

Usai melakukan pertemuan tertutup antara Komnas HAM dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kuningan yang dihadiri oleh Bupati Kuningan, Wakil Bupati Kuningan, Sekda Kuningan, Kapolres Kuningan, Ketua DPRD, Kajari Kuningan, Perwakilan PN Kuningan dan Dandim 0615 Kuningan.

Menurut Beka, kedatangan ke Kuningan untuk meminta keterangan secara langsung kepada Pemkab Kuningan terkait penyegelan Batu Satangtung. Bahkan, Beka memberikan apresiasinya kepada Pemkab Kuningan yang dapat hadir dengan formasi lengkap.

"Hasil dari pertemuan tadi, kami menganggap ada hal yang harus dilakukan bersama untuk menyelesaikan kasus ini. Karena itu, Komnas HAM bersedia menjadi mediator untuk memediasikan antara teradu yaitu pihak Pemkab Kuningan dan pengadu yaitu pihak Sunda Wiwitan," kata Beka saat melakukan konferensi pers di Ruang Rapat Linggarjati Setda Kabupaten Kuningan.

Beka mengakui, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Kuningan menuju arah yang positif. Dari hasil keterangan yang diperoleh, kedua belah pihak sudah melakukan pertemuan. Hanya saja, tetap pihak Komnas HAM akan melakukan mediasi kedua belah pihak.

"Saya kira sudah ketemu jalannya, nanti tinggal diskusi untuk menentukan substansinya akan seperti apa," ujar Beka.

Ketika ditanya terkait intoleran dan diskriminasi minoritas, Beka menegaskan bahwa kasus yang diadukannya bukan intoleran maupun minorotas.

"Kita tidak berbicara intoleran ataupun minoritas. Yang jadi permasalahan di sini adalah penyegelan batu satangtung yang akan dijadikan makam leluhur sunda wiwitan," ujar Beka.

Beka menyebut, bahwa pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan terkait permasalahan tersebut. Komnas HAM akan melakukan mediasi antara pihak teradu dan pengadu yang direncanakan pada tanggal 18 Agustus 2020 mendatang.

"Kami dari Komnas HAM hanya akan memediasi antara teradu dan pengadu. Jika ada pihak lain yang merasa keberatan terkait permasalahan ini silahkan untuk mengirimkan surat kepada KOMNAS HAM," ucap Beka. (Elly Said)







 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.