SOAL PENYEGELAN, DADAN TEGASKAN TIDAK ADA INTOLERAN DAN DISKRIMINASI


Seputarkuningan.com - 
Paska penyegelan Batu Satangtung di Curug Go'ong Desa Cisantana Kecamatan Cigugur terus menuai polemik pro dan kontra. Banyaknya berita yang simpang siur di beberapa media bahkan terkesan memojokkan pihak Pemkab Kuningan serta beberapa ormas/lsm yang turut mendukung keputusan penyegelan tersebut. Ketua Gardah Kabupaten Kuningan Dadan Somantri Indra Santana menanggapi hal tersebut. 

Menurut Dadan, apa yang dituduhkan oleh mereka (AKUR Sunda Wiwitan) adalah bentuk memutarbalikkan fakta. Sebenarnya, kata Dadan, siapa yang tidak toleransi dan telah melakukan diskriminasi?

"Itu jelas pihak mereka yang intoleran, buktinya bahwa mereka telah membangun batu satangtung tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga Desa Cisantana, berarti mereka tidak menghormati warga sekitar," ujar Dadan kepada seputarkuningan.com saat dimintai keterangannya, Kamis (23/7/2020).

Sehingga, lanjut Dadan,  timbul keresahan pada masyarakat Cisantana dan sekitar nya, itulah bentuk intoleannya mereka. Ada pribahasa mengatakan dimana bumi dipijak disitu  langit  dijunjung, mestinya mereka menghormati warga sekitar. Adapun Penyegelan oleh Satpol PP sudah menjadi kewajibannya untuk menjalankan perintah undang undang, yaitu menegakan supremasi hukum dengan tanpa pandang bulu.

" Berulangkali sudah saya tegaskan,  tidak ada persoalan intoleran, tidak ada persoalan diskriminasi, tidak ada persoalan SARA, ini murni persoalan penegakan supremasi hukum, dimana warga masyarakat telah menuntut hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum," tegas Dadan.

Ketika ditanya bahwa penyegelan tersebut melanggar hukum, Dadan yang juga seorang pengacara menjelaskan bahwa hal ini pun terjadi pemutarbalikkan fakta. Justru pihak mereka yang tidak patuh terhadap hukum dengan  membuat bangunan batu satangtung tanpa ada ijin terlebih dahulu. 

Pasalnya, kata Dadan, dalam sebuah pembangunan haruslah  memiliki IMB sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturang Daerah No.13 tahun 2019.  Ijin Mendirikan Bangunan itu sangat penting, karena IMB  yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah itu  merupakan salah satu produk hukum yang tentunya memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum, dan dengan adanya IMB akan melegalkan keberadaan suatu bangunan tersebut. 

"Ketika mereka memaksakam kehendak dengan membuat bangunan tanpa ada IMB, berarti mereka tidak patuh terhadap hukum dan bentuk arogansi, konsekwesinya adalah adanya sanksi. Jadi penyegelan yang dilakukam oleh pemerintah daerah adalah sanksi dari adanya pelanggaran hukum, penyegelan itu sah dan berpayung hukum," ujar Dadan.

Dadan menyesalkan tersebarnya rumor bahwa aksi yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK) adalah suruhan pemerintah daerah bahkan disebut-sebut bahwa aksi tersebut dilakukan oleh preman dan kelompok-kelompok radikal. Dengan tegas Dadan menagatakan bahwa hadirnya massa pada saat dilakukan penyegelan hanya memberikan dukungan moril kepada para penegak hukum.

"Bahwa kami adalah suruhan bupati, itu adalah salah besar dan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum," ujar Dadan.

Dadan memberikan apresiasinya  pada pemerintah daerah dalam menegakan supremasi hukum dengan tidak pandang bulu, sikap pemerintah ddaerah sudah sangat tepat. Dadan berhara Pemerintah Daerah Kuningan untuk tetap bersikap tegas dalam menjalankan aturan hukum, karena apabila aturan hukum yang ada tidak dijalankan, jangan sampai warga masyarakat bertindak main hakim sendiri karena tidak adanya kepastian hukum, yang akhirnya akan menimbulkan persoalan hukum yang lebih besar.

"Dan kepada pihak yang membangun bangunan batu satangtung, sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya sudah semestinya taat kepada aturan hukum yang berlaku, jangan mencari cari alasan atau pembelaan dan dukungan untuk memaksakan kehendak, tapi lihatlah persoalan hukum ini secara objektif agar tidak menimbulkan persoalan persoalan hukum baru," pungkas Dadan. (Elly Said)

No comments

Powered by Blogger.