KAJARI : SELEWENGKAN ANGGARAN COVID-19 DIANCAM HUKUMAN MATI


Seputarkuningan.com - Hukuman mati mengancam pelaku tindak pidana korupsi anggaran penanganan bencana alam maupun non alam, termasuk anggaran Covid-19. Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan L. Tedjo Sunarno menegaskan hal ini saat melakukan audiensi bersama Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS), Selasa (7/7/2020) di Aula Kejaksaan Negeri Kuningan. 

Tedjo menegaskan, tidak ada pejabat yang kebal hukum terutama dalam pengelolaan anggaran Covid-19. Tedjo mengatakan,  memang benar selama pandemic Covid-19 penggunaan anggaran diberi ruang kebijakan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak harus dengan regulasi yang ada, namun bukan berarti ketika ada tindak pidana tidak dilakukan penindakan.

“Contoh sepert RS Citra Ibu, katanya pernah ditawarkan 6 Miliar rupiah, tapi Pemda beli 7,5 Miliar rupiah, tapi jangan lihat harganya, coba kalau Pemda beli dengan harga 3 Mliarpun kalau ada unsur pidananya akan kami tindaklanjuti,” kata Tedjo.

Tedjo mengakui bahwa SDM nya sangat terbatas, sehingga untuk pengawasan diupayakan semaksimal mungkin. Dan saat ini penggalian informasi sedang dilakukan terus menerus. Termasuk dengan pendampingan yang baru diajukan oleh SKPD pada bulan Juni lalu. Bahkan pembelian RSCI sendiri dikawal oleh Kejati.

“Sekarang kan prosesnya masih bergulir dalam suasana darurat, sehingga banyak kebijakan yang berubah-ubah dan tentunya administrasi dalam keadaan tidak sempurna, jujur kita belum bisa masuk dan bisa menyatakan ini dan itu salah, kalau kita melihat ada kesalahan dari awal sudah kita peringatkan, meskipun pendampingan sendiri baru diminta bulan kemarin. Tapi kita mengendepankan tindakan preventif,” paparTedjo.

Tindak pidana korupsi ketika darurat, ditegaskan Kajari dalam aturannya bisa dikenakan hukuman maksimal, maka atas dasar itu pula dirinya bersama jajarannya selalu bertindak hati-hati, sehingga tidak ada satupun yang dirugikan.

“Tapi jika memang ada pejabat apapun baik eksekutif dan legislatif termasuk yudikatif sekalipun yang memperkaya diri dalam kondisi kedaruratan itu bisa kena pidana,” kata Tedjo.

Secara langsung, lanjut Tedjo, Presiden sudah menyampaikan bahwa terkait tindak pidana korupsi dalam anggaran Covid-19, ada ancaman hukumannya bahkan hingga hukuman mati. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah pengganti UU no. 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekenomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

"Jadi, tidak ada pejabat yang kebal hukum apalagi yang mengatakan penggunaan anggaran covid tidak bisa dipidanakan. Ketika memang ada indikasi tindak pidana seperti memperkaya diri sendiri atau golongan dan ada itikad tidak baik, maka tentu kami akan melakukan tindakan," tandas Tedjo. (Elly Said)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.