DIDATANGI ANARKIS, KEPALA BPKAD SEBUT KUNINGAN "KIAMAT ANGGARAN"


Seputarkuningan.com - Sebagai langkah konsisten dalam upaya mencari dan menggali informasi demi ketransparansian pengalokasian dan penggunaan anggota Covid-19 yang totalnya mencapai Rp 77 miliar, Rabu (1/7/2020) Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS) mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan.

Kedatangan para wartawan dari media cetak, media elektronik dan media online tersebut diterima langsung oleh Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, Asep Taufik Rohman didampingi Kepala Bidang Anggaran, Otong Setiawan dan Kepala Pelakasana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Mauludin.

“Kami tidak ingin dianggap tidak konsisten dalam melakukan pergerakan pencarian informasi demi tranparansinya anggaran Covid-19 yang cukup fantastis. Sehingga sekarang ini sengaja melakukan audensi dengan Pak Kepala BPKAD dan Pak Kalak BPBD,” ujar Koordinator ANARKIS, Iyan Irwandi.

Iyan mengatakan, dalam suasana audensi yang cukup dinamis tersebut, para wartawan yang telah mengumpulkan sebagian data dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membahas pengalokasian dana aktivasi Crisis Center Rp 11.620.881.146 dan progres  perkembangan penggunaan dana Covid-19 secara keseluruhan yang terbagi menjadi 12 item. 

Terdiri dari pengadaan alat  dan obat penanganan pasisen Covid-19,  pembangunan ruangan isolasi dan ruang perawatan khusus,  dukungan sarana dan prasarana penanganan,  pencegahan dan pengendalian suspec Corona, pengadaan rumah sakit darurat yang terus menjadi sorotan, renovasi bekas Rumah Sakit Citra Ibu,  penyediaan stok sembilan bahan pokok (sembako), penyediaan  stok pangan, aktivasi posko Crisis Center, penanganan dampak ekonomi, insentif tenaga medis dan jaringan pengaman sosial.

“Yang paling disoroti adalah pengadaan dan renovasi rumah sakit darurat, bantuan alat pelindung diri, alat-alat pendukung kesehatan, dugaan double anggaran opersional yang dikelola Dinsos dan pengusaha pemenang proyek sembako, belum jelasnya pengalokasian penanganan dampak ekonomi sektor pertanian, peternakan dan KUKM, pengalokasian bantuan dari Crisis Center serta hal-hal penting lainnya,” tandas Iyan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan  Asep Taufik Rahman memaparkan, berdasarkan Perpres no 20 tahun 2020 dan Permendagri no 20 tahun 2020 bahwa setiap kabupaten/kota harus menganggarkan untuk penanganan Covid-19. Berdasarkan aturan tersebut ada beberapa dana yang dapat dipakai untuk anggaran Covid-19 diantaranya Dana Insentif Daerah, Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau dan kas daerah.

"Maka dianggarkanlah sebesar 18,6 milyar rupiah untuk penanganan kesehatan. Dan ini dituangkan dalam parcial ketiga," ujar Opik sapaan akrabnya.

Opik menambahkan, dari parcial ketiga kemudian dilanjutkan ke parcial keempat dengan melakukan realokasi kembali anggaran dengan jumlah anggaran sekitar 77,3 milyar rupiah. 72,3 milyar rupiah untuk penanganan Covid-19 sedangkan 5 milyar rupiah untuk penanganan bencana alam.

Kondisi saat ini, kata Opik,  membuat dirinya dibenci oleh banyak rekan–rekan SKPD karena anggaran dari SKPD banyak yang tersedot. Termasuk dengan kondisi parsial 4 terjadi "kiamat anggaran". Pasalnya karena muncul peraturan bersama Menteri Keuangan dengan Mendagri yang menyatakan penyesuaian APBD sekurang-kurangnya 50 persen. Jadi kegiatan dinas (SKPD) bisa habis semua.

“Awalnya kita semua (kabupaten/kota) se Indonesia menolak atau keberatan, terlebih Kuningan, tahu sendiri APBD itu untuk rasionya lebih besar untuk gaji pegawai dari pada kegiatan. Akhirnya keluar keterangan pers dari Dirjen Perimbangan keuangan bahwa sekurang – kurangnya 35 persen, dan apabila tidak dilakuan pemerintah tetap akan dikurangi sebesar 35 persen dari DAU," papar Opik.

Opik mengaku bahwa jika kondisi berkepanjangan bahkan jika sampai Desember 2020 mendatang, pihaknya menyerah. Meskipun daerah diberikan kewenangan untuk mencari pinjaman ke luar, namun pihaknya berusaha agar tidak melakukan hal itu, takut jika tidak terbayarkan kedepannya.

“Meskipun uang Pemda di kas daerah ada sekitar 100 miliar, tapi anggaran khusus penanganan Covid- 19 ini mungkin hanya cukup tiga bulan kedepan. Kalau tidak selesai bahkan sampai Desember, maka biaya dari mana, sedangkan kondisi keuangan sudah kritis, bisa mati saya, sebab anggaran dari Pemerintah Pusat, maupun Provinsi semua berkurang jauh,” ucap Opik. (Elly Said)


No comments

Powered by Blogger.