DATANGI KEJAKSAAN, ANARKIS MINTA USUT KEJANGGALAN ANGGARAN COVID-19


Seputarkuningan.com - Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS) kembali lakukan audiensi. Kali ini ANARKIS datangan Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan, pada Selasa (7/7/2020). ANARKIS  meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengejar kejanggalan-kejanggalan dalam pengalokasian anggaran Covid-19.

Hal itu didasari  hasil penyelusuran ANARKIS melalui pelaksanaan audensi ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Covid-19, ada beberapa hal yang dianggap tidak singkrong sehingga perlu disikapi secara serius.

“Jangan sampai karena alasan bencana non alam, dibiarkan saja. Tetapi sudah seharusnya aparat penegak hukum kejaksaan mengejar kejanggalan-kejanggalan dalam pengalokasikan dan penggunaan dana Covid-19 yang totalnya mencapai Rp  72.370.881.146 miliar,” ujar Koordinator ANARKIS, Iyan Irwandi.

Ia pun meminta supaya pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran Covid-19 benar-benar diselusuri  baik dari mulai proses administrasi maupun sampai pelaksanaan pengerjaannya. Apakah sesuai prosedur yang berlaku atau ada indikasi-indikasi lain yang perlu diungkap demi  keterbukaan.

Dalam audiensi tersebut, disampaikan beberapa poin yang menjadi sorotan tajam di kalangan masyarakat. Di antaranya, proses pembelian dan renovasi bekas Rumah Sakit Citra Ibu (RSCI) di jalan Ciharendong Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, pengadaan obat dan perlengkapan kesehatan, keterbukaan dalam penerimaan bantuan alat penanganan Covid-19, proses pengadaan bantuan sosial (bansos) sampai penyalurannya yang diduga melibatkan perusahaan anggota dewan dan hal-hal lainnya.

 “Permasalahan tersebut sekarang menjadi sorotan publik sehingga jika tidak diselusuri oleh aparat penegak hukum, justru malah bisa semakin menimbulkan prasangka negatif,” tandas Iyan.


Selama pelaksanaan audensi, Kepala Kejari Kuningan, L. Tedjo Sunarno didampingi Kepala Seksi Intelejen, Mahardika Rahman, Kepala Seksi Pidana Khusus,  Ardhy Haryoputranto, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Andi Manapang dan Kasubdi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Kemasyarakatan Seksi Intelejen, Wawan Gusmanwan.

Dalam kesempatan tersebut, Kajari Kuningan L Tedjo Sunarno sangat mengapresiasi kedatangan ANARKIS dan informasi yang telah disampaikan.

Tedjo menegaskan, jika memang ditemukan adanya indikasi tindak pidana dalam penggunaan anggaran Covid-19 ini, maka pihaknya tidak akan segan untuk melakukan proses hukum.

"Kami tentunya akan menindaklanjuti hasil audiensi hari ini. Banyak hal yang belum kami ketahui, sekarang kami bisa mengetahui. Dan jika ditemukan adanya pelanggaran tentu akan kami lakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Tedjo. (Elly Said)

No comments

Powered by Blogger.