TUNTUT TRANSPARANSI ANGGARAN COVID-19, ANARKIS DATANGI KANTOR BUPATI



Seputarkuningan.com - 
Puluhan wartawan baik media cetak, elektronik maupun media online yang tergabung dalam  Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu (ANARKIS), Selasa (9/6/2020), menyantroni kantor Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mempertanyakan berbagai hal penting yang perlu diketahui masyarakat umum.

Di antaranya, permasalahan transparansi anggaran Covid-19 yang mencapai puluhan miliar tetapi belum diinformasikan secara terbuka, keadilan pemberian sanksi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih, terpuruknya sektor pariwista serta kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Kedatangan para pemburu berita tersebut diterima langsung oleh Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, Sekretaris Daerah (Sekda) H. Dian Rachmat Yanuar, Kepala BAPKAD, Asep Taufik Rohman, Kepala Diskominfo, H. Teddy Suminar, Kepala Dinkes, Hj. Susi Lusiyanti, Juru Bicara Crisis Center Percepatan Penanganan Covid-19, Agus Mauludin, Kepala Bidang IKP, Devi dan Kepala Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan, Wahyu Hidayah, Forum Camat di sekretariat Crisis Center.

“Kami sengaja melakukan audensi atau dialog dengan Pak Bupati H. Acep Purnama beserta jajarannya terkait berbagai permasalahan transparansi yang perlu diketahui masyarakat umum,” ujar Koordinator ANARKIS yang juga sebagai Ketua PWI Kuningan Iyan Irwandi.

Sedangkan permasalahan yang menjadi sorotan adalah terkait penggunaan dan pengalokasikan dana percepatan penanganan virus Corona atau Covid-19 yang nominalnya mencapai puluhan miliar tetapi sampai saat ini belum diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat umum sehingga mengundang berbagai pertanyaan dan prasangka negatif.

Selanjutnya, ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih yang menimbulkan kecemburuan sosial. Pasalnya,  ketika masyarakat tidak mengenakan masker, langsung dijatuhi sanksi push up di depan umum, menyelenggarakan pesta pernikahan dibubarkan dan sebagainya. 

"Namun ironis, ketika birokrat merayakan ulang tahun dan pesta pelepasan pejabat kecamatan yang melibatkan banyak massa, malah dibiarkan saja," tandas Iyan.

Selain itu, dipertanyakan pula ketranparansian anggaran media massa, evaluasi terhadap kinerja Diskominfo terutama dalam melaksanakan peran humas sebagai corongnya pemerintah daerah yang dinilai kurang maksimal. Serta permasalahan terpuruknya sektor pariwisata.

Sementara itu, Bupati Kuningan Acep Purnama di hadapan para wartawan mengatakan bahwa pihaknya cukup menghargai setiap masukan yang disampaikan dan tidak anti terhadap kritikan.

"Dalam pelaksanaannya tentu kami memegang prinsip penggunaan anggaran penanganan Covid-19 ini. Rekan-rekan media juga pastinya kami butuhkan untuk dapat menginformasikan setiap kegiatan yang dilakukan terkait penyerapan anggaran Covid-19," ujar Acep.

Bahkan, Acep mengaku siap untuk diperiksa oleh pihak manapun baik KPK, Kejaksaan ataupun penegak hukum lainnya.

Aksi audiensi tersebut berlangsung sekitar dua jam, akan tetapi para wartawan itu mengaku tidak puas dengan apa yang telah disampaikannya kepada pemerintah. 

“Jawaban mereka masih normatif, sedangkan Kami dibatasi waktu karena bupati mau ada agenda lagi, sehingga pertanyaan Kami belum terjawab secara jelas dan transparan, masih ngambang,” kata Iyan.

Usai melakukan audiensi, puluhan wartawan ANARKIS kembali melakukan aksi lanjutan dengan berupa aksi bisu sambil membawa poster berbagai macam kalimat sindiran  di taman Dahlia serta pemasangan spanduk di depan Pendopo Setda Kuningan. (Elly Said)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.