TERUS BERGERAK, ANARKIS PERTANYAKAN ANGGARAN RP 26 M DI DINSOS KUNINGAN



Seputarkuningan.com - 
Anggaran jaring pengaman sosial untuk membantu warga terdampak virus Corona atau Covid-19 yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kuningan sangatlah fantasis karena berdasarkan keterangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencapai Rp 26 miliar.

Hanya saja, dana untuk pengadaan sembilan bahan pokok (sembako) bagi sekitar 25 ribu Kepala Keluarga (KK) yang sebelumnya tidak mendapatkan berbagai jenis bantuan apa pun dari pemerintah baik Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan gubernur maupun bantuan sosial (bansos) lainnya, baru dicairkan sekitar Rp 4 miliar.

“Anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Dinsos sangat besar sehingga harus benar-benar diawasi agar pengalokasian dan penyalurannya tepat sasaran,” ujar Koordinator Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS), Iyan Irwandi diamini puluhan wartawan dari berbagai media massa, Kamis (18/6/2020) ketika menyatroni kantor Dinsos.

Ia bersama anggota ANARKIS sengaja datang dan melakukan audensi dengan Kepala Dinsos Kabupaten Kuningan, H. Dudy Budiana yang didampingi Sekretaris Yosef Yanuar dan beberapa kepala bidang (kabid) untuk mengetahui secara real yang melatarbelakangi besarnya anggaran yang dikelola.

Sedangkan informasi yang diperoleh media massa, ada beberapa hal yang diperlukan penjelasan secara gamblang. Di antaranya, paket sembako yang dianggarkan Rp 200 ribu untuk masing-masing 25 ribu KK, diduga nilai barangnya tidak mencapai sebesar itu. Bahkan, disinyalir pula, kualitas berasnya pun kurang bagus.

Beda halnya dengan bantuan-bantuan lainnya yang nilainya lebih besar tetapi sama-sama untuk warga Kabupaten Kuningan yang terdampak Covid-19. Misal, Bansos Gubernur Jawa Barat yang nominalnya Rp 500 ribu dan ketika diterima masyarakat totalnya tetap sebesar itu karena terdiri dari uang tunai sebesar Rp 150 ribu dan sembako senilai Rp 350 ribu.

“Sudah nilai nominalnya lebih kecil padahal sama-sama untuk  membantu warga yang terdampak Covid-19, juga diduga isi barang sembako yang diterima, kurang dari harga Rp 200 ribu. Sedangkan anggaran yang dikelola Dinsos justru paling besar dibanding Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya,” tandas ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Di samping permasalahan nominal sembako, kualitas barang dan anggaran yang dikelola, para wartawan ANARKIS yang mengikuti audensi tersebut pun mempertanyakan beberapa hal penting lainnya yang perlu diketahui masyarakat. Seperti, keakuratan data penerima, diduga keterlibatan perusahaan milik anggota dewan dalam pengadaan beras bansos dan sebagainya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Kuningan, H. Dudy membenarkan bahwa anggaran Jaring Pengaman Sosial sebesar 26 milyar rupiah dikelola oleh pihaknya.

Anggaran sebesar 26 milyar rupiah tersebut sebanyak 14 milyar rupiah untuk pengadaan sembako selama 3 tahapan, 1 milayar rupiah untuk biaya operasional dan 10 milyar rupiah merupakan anggaran cadangan atau antisipasi seandainya ada kebijakan pemberian bantuan sembako diperpanjang.

"Untuk yang 1 milyar rupiah lagi itu adalah anggaran tambahan hasil refocusing dari legislatif yang dilimpahkan kepada dinas sosial. Jumlah seluruhnya sebesar 26 milyar rupiah. Dari 26 milyar rupiah tersebut, baru sebesar 4 milyar rupiah yang telah dicairkan untuk biaya pengadaan sembako sebanyak 20.000 paket sembako," kata Dudy di depan para wartawan yang tergabung dalam ANARKIS.

Pada tahap I pembagian sembako, pihaknya membagikan sebanyak 20.000 paket, karena 2.500 dibagikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta 2.500 lainnya dibagikan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kuningan. 

Pada tahap II dan III, Dinsos akan membagikan masing-masing sebanyak 25.000 paket sembako. (Elly Said)

No comments

Powered by Blogger.