KINERJA DINKES KUNINGAN TANGANI COVID-19 DIPERTANYAKAN, ANARKIS LAKUKAN AUDIENSI



Seputarkuningan.com - 
Sinyalemen ketidakterbukaan anggaran penanganan dan percepatan Covid-19 disoal. Sejumlah wartawan media cetak, elektronik dan online yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS) kembali melakukan audiensinya. Kali ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kuningan yang didatangi ANARKIS. Mereka meminta transparansi terkait pengalokasian dan penggunaan dana Covid-19.

Selain Dinkes, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)’45 Kuningan dan Rumah Sakit Umum (RSU) Linggarjati pun yang sama-sama mengelola anggaran dana Covid-19 cukup besar sesuai dengan yang disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Asep Taufik Rohman mesti melakukan hal yang sama.

“Alhamdulillah, audensi kali ini cukup hangat karena kawan-kawan ANARKIS tidak hanya meminta keterbukaan anggaran Covid-19 ke Ibu Kadinkes, Hj. Susi Lusiyanti saja. Tetapi juga Pak Direktur RSUD’45, Deki Saifullah dan Pak Direktur RSU Linggajati, H. Edi Martono,” ujar Koordinator ANARKIS yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan, Iyan Irwandi.

Dalam pelaksanaan audensi yang memakan waktu berjam-jam tersebut, dibahas berbagai hal yang penting diketahui masyarakat umum. Seperti, pembelian dan efektifitas rumah sakit darurat khusus penanganan pasien terpapar virus Corona yang dulunya adalah eks Rumah Sakit Bersalin Citra Ibu, masih adanya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang mencari donatur untuk pembelian APD, penggalangan dana oleh Ikatan Dokter Indonesia, vitamin bagi tenaga medis dan pasien, keterbukaan bantuan APD dan pendistribusiannya, kenapa orang gila tidak terpapar corona, swab test dan rapid test, anggaran bagi tenaga medis yang melakukan deteksi awal, penyelusuran dan jaga posko check point,  data real pasien Covid-19, pengalokasikan dan penggunaan anggaran di Dinkes, RSUD’45 Kuningan dan RSU Linggarjati  serta hal-hal lainnya.

 Kadinkes Kuningan Susi Lusiyanti, Dirut RSUD 45 dr Deki Saefullah maupun Dirut RS Linggajati dr Edi Martono menjawab satu per satu pertanyaan para wartawan.

Hal yang paling menarik, adalah saat dikonfirmasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kuningan untuk penanganan Covid-19 yang disampaikan oleh BPKAD Kuningan sebesar Rp 4 miliar. Namun saat dikonfirmasi dalam audiensi tersebut, Kadinkes mengaku hanya mengetahui sejumlah Rp 3 miliar.

" Mungkin itu yang refokusing terbaru, kita belum tahu. Nanti kita konfirmasikan ke pihak BPKAD, " jawab Kadinkes saat ditanya Iyan Irwandi, Koordinator Anarkis terkait perbedaan besaran anggaran tersebut.

Selain itu, perihal insentif untuk para tenaga medis dan petugas garda terdepan di beberapa RS yang menangani Covid-19, kedua direktur rumah sakit milik pemerintah mengakui memang belum diberikan.

Hal itu, menurut mereka, karena aturan dari pemerintah pusat yang selalu berubah setiap saat, sehingga pengajuannya pun harus mengalami revisi berkali-kali.

"Bisa saja kami menggunakan dana talangan, namun jika dalam aturan pemerintah nanti berubah, untuk pos A misalkan tidak ada insentif, sementara dana talangan sudah diberikan. Kami tidak yakin dana itu bisa kembali, " papar Edi Martono membahas soal insentif bagi tenaga medis tersebut.

Sementara, Kadinkes Susi juga menambahkan, pihaknya mengaku mengapresiasi adanya audiensi yang digelar bersama sekumpulan wartawan tersebut.

Ke depan, hasil audiensi itu, akan dijadikan masukan bagi kinerja pihaknya dalam penanganan Covid-19 di Kuningan dan untuk perbaikan dalam hal lainnya.

Usai audiensi, Koordinator ANARKIS Iyan Irwandi mengatakan, bahwa setiap hasil audensi baik dengan pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinkes, RSUD’45 Kuningan, RSU Linggarjati maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang akan ditemui selanjutnya, bakal dikaji kembali sekaligus disimpulkan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. (Elly Said)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.