SOLUSI KONFLIK GALIAN PASIR DI DESA LURAGUNG LANDEUH BISA MELALUI PTUN


Amung Haryanto
Terkait konflik berkepanjangan  galian pasir yang berada di Desa Luragung Landeuh Kecamatan Luragung yang saat ini masih dalam suasana pro dan kontra dan itu adalah dinamikanya. Saya berpendapat bahwa gerakan-gerakan penolakan yang dilakukan memang cukup santer selama ini dilakukan, namun perlu dipahami juga kalau dikaji secara prosedural normatif untuk permasalahan galian C di Desa Luragung Landeuh ini dari hasil kajian dan fakta yang ada mengenai perizinan sudah memenuhi secara normatif.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan perizinan yang cacat prosedural sebenarnya  pihak yang memang menolak bisa melakukan ajuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena permasalahan tentang asumsi dan opini tentang perizinan yang notabene ada kejanggalan ataupun tidak prosedur itu nyambungnya kesana. 

Bupati Kuningan atau dinas yang terkaitpun tidak akan serta merta bisa menutup secara langsung galian C tersebut kalau tidak ada dasar dari hasil putusan pengadilan PTUN, intinya lakukan ajuan PTUN baru setelah ada putusan pengadilan itu bisa dilakukan penutupan dan itu adalah prosedur normatif yang harus dilakukan.

Kalau dilihat tentang masalah galian C di Luragung Landeuh ini memang secara RT/RW Kabupaten Kuningan dan RDTR yang ada dalam tata ruang bahwa ada 3 wilayah yang memang peruntukkannya untuk zona pertambangan yaitu Kecamatan Cidahu, Kecamatan Kalimanggis dan Kecamatan Luragung.

Jadi, tidak ada masalah kalau dilihat secara tata ruang yang ada. Saya sendiri sebagai bagian dari Komunitas Peduli Lingkungan dan Sosial (KOMPAS) pernah mengkaji dan ikut kontribusi dalam pendampingan dari awal dengan masyarakat Luragung, namun Luragung ini berbeda penangannya kasusnya dengan kasus-kasus yang pernah saya tangani di wilayah lain. Dan hanya satu yang harus dilakukan untuk kasus galian ini yaitu harus melalui ajuan PTUN dulu.

 Mengenai persebaran dampak terhadap lingkungan saat ini saya belum menemukan hal yang memang sangat urgent atau terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) terhadap masyarakat sekitarnya. Terkait permasalahan gejolak sosial ataupun dampak sosial memang itu sudah menjadi sebuah dinamika yang pasti terjadi dalam setiap opini pikiran manusianya itu sendiri dalam menilai sisi positip dan sisi negatifnya di bidang usaha tersebut dan saya berharap untuk gerakan yang lebih elegan dan terpandang dimata publik maka ajukanlah ke PTUN agar semua permasalahan ini bisa ada titik terangnya. 

Saya disini berpendapat tidak memihak pada siapaun artinya netral tapi kita sebagai warga yang baik  ada baiknya untuk berpikir dan mengkaji secara seksama bagaimana hal ini bisa membuahkan hasil yang baik untuk semua pihak karena satu sisi pihak perusahaanpun sudah memenuhi kelayakan izin dan satu sisi lagi ada hak masyarakat juga yang memang harus diperhatikan karena masyarakatpun punya hak yang sama maka dari hal tersebut mari bersama-sama untuk saling mengkaji dan berfikir positif. 

Saya kira masyarakat sekarang sudah melek terhadap aturan yang ada, jadi saya berharap jaga kondusifitas luragung dan berharap agar masyarakatnya jangan sampai melakukan gerakan atau tindakan-tindakan yang anarkis kalaupun mau menyuarakan pendapatnya ke pihak terkait sehingga tidak menjadi korban kriminalisasi ke personalnya tapi lakukanlah gerakan yang normatif dan elegan supaya hal ini bisa menghasilkan keputusan yang baik untuk semua pihak.

Opini :
Penulis Amung Haryanto
Komunitas Peduli Lingkungan dan Sosial (KOMPAS)
Kabupaten Kuningan

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.