CEGAH PENYEBARAN COVID-19, KAPOLRI KELUARKAN MAKLUMAT

Seputarkuningan.com - Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan maklumat  nomor : mak/2/III/2000, tanggal 19 Maret 2020, tentang kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah, dalam penanganan penyebaran virus korona (covid-19).
Dalam maklmumat tersebut disebutkan, mempertimbangkan situasi terkait dengan cepatnya penyebaran covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat dan tepat agar penyebarannya tidak meluas, dan berkembang menjadi gangguan kamtibmas.Kemudian guna memberikan perlindungan kepada masyarakat, Kapolri mengeluarkan maklumat yang isinya :
1. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu kepada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salura Popull Supreme Lex Esto), dengan ini Kepala Keplosian Republik Indonesia mengeluarkan maklumat :
a. Tidak mengadakan kegiatan sosial, kemasyarakatan, yang menyebabkan berkumpulnya masa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum, maupun di lingkungan sendiri yaitu :
1). Pertemuan sosial budaya keagamaan, kepercayaan, dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya, yang sejenis.
2). Kegiatan konser musik, pekan raya festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga,
3). Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan
4). Unjuk rasa, pawai, karnaval, serta
5). Kegiatan lainnya yang mengumpulkan masa.
b. Tetap tenang dan tidak panik, serta meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing, selalu mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah,
c. Apabila dalam keadaam  mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan orang banyak tetap dijalankan, dengan menjaga jarak dan wajib prosedur pemerintah penanganan Covid 19,
 d. Tidak melakukan pembelian, dan atau menimbun kebutuhan pokok, maupun kebutuhan masyarakat secara berlebihan
e. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
f. Apabila ada informasi yang tidak jelas menghubungi kepolisian.
3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di masyarakat
Pantauan seputarkuningan.com, maklumat tersebut disebar dan dipasang di tempat-tempat umum dan juga polsek-polsek yang ada di wilayah hukum Polres Kuningan. (Elly Said)

No comments

Powered by Blogger.