WADUH, BANYAK PNS DAN KENDARAAN DINAS NUNGGAK PAJAK

Gambar: ilustrasi, photo : Google

Seputarkuningan.com - Rendahnya kesadaran bayar pajak kendaraan tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa, tetapi masih banyak PNS yang menunggak pajak kendaraannya. Hal ini disebutkan oleh  Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan  Drs Cucu Cahyati Ranita MM yang menyebutkan, banyak PNS Kuningan yang menunggak pajak kendaraan. Pihaknya sudah berusaha mendatangi wajib pajak dan juga kepala SKPD-nya. Namun hingga saat ini belum berhasil.

"kebanyakannya nunggak pajak lebih dari empat tahun. Pihak kami sudah melaporkannya kepada Pak Bupati. Harus diingat dari pajak yang dibayarkan dikembalikan ke Kuningan 30 persen. Bahkan, yang 70 persen juga dari provinsi dikembalikan melalui berbagai pembangunan," ujar Cucu  yang diamini oleh Kasi Pendataan dan Penetapan Budi Purnomo SIP MM.


Menurut Cucu, bukan hanya PNS saja yang menunggak pajak, kendaraan dinas pun banyak yang masih menunggak pajaknya. Bahkan, tunggakan pajak kendaraan dinas ini mencapai ratusan juta. Padahal, khusus untuk kendaraan dinas pajak kendaraan yang dibayar sangat murah yakni 1 persen. Namun, entah karena apa tetap banyak yang menunggak. 

" Untuk hal ini pun kami sudah melaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kuningan. Andai kendaraan itu sudah tidak ada tinggal lapor nanti kami tinggal menghapusnya," kata Cucu.

Pada kesempatan itu, Cucu mengimbau agar para pejabat dapat memberikan contoh kepada warga Kuningan. Pasalnya, banyak yang menggunakan nopol kendaraan luar daerah. Meski itu masih satu provinsi tapi pajaknya tidak masuk ke Kuningan.

Terpisah, Kepala BPKAD Dr A Taufik Rohman MSi melalui Kabid Aset BPKAD Kuningan M Syarif mengatakan, terkait banyak kendaraan dinas merupakan tanggung jawab tiap SKPD. Biasanya kalau mau membayar mereka selalu minta surat rekomendasi.

"Untuk pemeliharaan dan pembayaran pajak anggaranya ada di dinas masing-masing. Yang dibayar oleh BPKAD adalah mobil dinas di BPKAD. Iya ada laporan ke kami tapi kan bukan tanggungjawab BPKAD," ucap Syarif. (Elly Said)

No comments

Powered by Blogger.