KUKUH TOLAK E-PARKIR, PEDAGANG : PEMERINTAH JANGAN BODOHI RAKYAT


Seputarkuningan.com - Ratusan  pedagang Pasar Kepuh kembali mendatangi Gedung DPRD Kuningan, Selasa (14/1/2020). Meski pihak pengelola parkir  telah memberikan penjelasan di media massa,  para pedagang dan warga sekitar Pasar Kepuh Kuningan tetap menolak diberlakukannya sistem parkir elektronik di kawasan Pasar Kepuh. 


"Kami tegas tetap akan menolak diberlakukannya e-parkir di Pasar Kepuh.  Pasar Kepuh belum layak diberlakukan e-parkir seperti di pasar-pasar modern. Pemberlakuan e-parkir di Pasar Kepuh juga tanpa sosialisasi,  " ujar M Suganda,  salah seorang pedagang.

Suganda menegaskan, dengan adanya e-parkir  akses jalan masuk pasar dari arah barat menjadi tertutup yang berakibat menurunkan omzet para pedagang selama ini.

"Sekarang ditambah lagi dengan adanya portal parkir,  ini membuat pembeli semakin enggan masuk ke Pasar Kepuh, " imbuh Suganda.

Sementara itu, salah seorang pedagang lainnya,  Andi, menganggap dengan diberlakukannya e-parkir pemerintah telah mendzhalimi rakyatnya karena kebijakan tersebut merugikan rakyat.

"Dimana dewan sampai saat ini? Kenapa kalian tidak melihat regulasi yang ada? Banyak regulasi yang dilanggar seperti UU No.  tahun 2009 dan Perbup no. 4 tahun 2011. Mana itu dokumennya? Tidak ada kan? Kami rakyat jangan dibodohi, jangan sampai demi kebijakan yang menguntungkan pihak lain hingga mengorbankan rakyat," tandas Andi. 

Saat diberlakukan e parkir kemarin,  kata Andi,  meski hanya dalam waktu 11 jam telah mendapatkan uang Rp 1,4 juta.  Ketika dirinya berhitung,  jika diterapkan selama satu tahun akan lebih dari 1 Miliar uang yang akan diperoleh pengelola.

"Sekarang mereka hanya setor Rp 150 juta per tahun,  padahal penghasilannya segitu besar,  ini jelas siapa yang diuntungkan,  bukan rakyat. Kalian telah mendzhalimi kami, jangan karena dalih PAD mengorbankan warga hanya untuk kepentingan pihak tertentu," ujar Andi.

Andi kembali menegaskan,  pemerintah seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan malah menzholimi rakyatnya.

Andi juga menegaskan,  bahwa warga pasar kepuh juga selama ini,  sudah banyak memberi pemasukan pada PAD untuk daerah.

Sementara itu,  mantan Kadishub Kuningan yang kini menjabat Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda,  Deni Hamdani menjelaskan kembali regulasi parkir yang akan diterapkan.

"Pemerintah sedang terus mengupayakan peningkatan PAD,  dari berbagai sektor,  termasuk perparkiran. Ada kesanggupan dari investor untuk menjaga kebocoran pemasukan dari sektor parkir dengan menunjang PAD sebesar 150 juta per tahun, " jelas Deni.

Adanya penolakan warga,  tentu wajib  diakomodir oleh pemerintah.  Namun pihaknya juga perlu menjaga kenyamanan investor yang melakukan investasi di Kabupaten Kuningan.

"Pemberlakuan parkir elektronik ini pun akan diikuti dengan penataan infrastruktur parkir dan kenyamanan sekitar area parkir," ujar Deni. (Elly Said)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.