TUNJUKKAN SIKAP POLITIK, 25 ANGGOTA DEWAN PILIH TAK HADIRI PARIPURNA


Seputarkuningan.com - Rapat paripurna DPRD Kuningan yang rencananya di gelar Hari Kamis (24/10/2019) pukul 10.00 WIB tidak dihadiri oleh 25 anggota DPRD Kuningan hal ini  menyebabkan agenda tersebut gagal dilaksanakan.

Menurut salah seorang anggota DPRD Kuningan, Julkarnaen yang tidak hadir menyampaikan alasan ketidakhadiran dirinya dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kuningan tersebut. Menurut Julkarnaen, ketidakhadirannya dikarenakan masih belum  tuntasnya pembahasan yang telah dilakukan dalam Rapat Pimpinan Fraksi. Julkarnaen menangkap adanya kesan pemaksaan kehendak, ini bisa merepresentasikan sikap arogansi kekuasaan yang tidak pernah mau melakukan komunikasi politik yang baik dan berimbang.

" Kami menghendaki adanya konsultasi antara Pimpinan DPRD Kuningan dengan Kemendagri sebelum dilaksanakannya rapat paripurna ini. Kami pikir ini masih cukup waktu jangan sampai terkesan tergesa-gesa dengan bahan yang dipandang belum komprehensif sehingga mengabaikan hal yang masih menjadi ganjalan serta penerjemahan yang multitafsir. Rapat Paripurna masih bisa dilaksanakan pada minggu depan setelah pimpinan melakukan konsultasi," papar Julkarnaen kepada awak media saat dikonfirmasi di Kediamannya, Kamis (24/10/2019).

Dengan kondisi yang dianggap berimbang ini, karena ada 4 Fraksi yang meminta segera dilakukan Paripurna, dan 4 Fraksi lainnya meminta untuk dilakukan konsultasi terlebih dahulu, tetapi kenapa diputuskan dan palu diketuk paksa untuk Paripurna dilakukan hari Kamis ini.

" Inilah hasilnya, sehingga terjadi 25 Anggota DPRD Kuningan tidak menghadiri agenda tersebut," ujar Julkarnaen.

Julkarnaen menegaskan, bahwa ketidakhadirannya dan yang lainnya merupakan sikap politik untuk upaya mencegah kerusakan. Julkarnaen mengingatkan,  bahwa mencegah kerusakan jauh lebih baik dari berbuat baik itu sendiri. Ini merupakan kaidah. Dan ini cara dari pohaknya mencegah kerusakan di lembaga DPRD Kuningan.

" Kami berharap publik dapat memahami sikap kami seperti ini. Ini bukan tentang bagi-bagi kekuasaan, ini lebih kepada pendistribusian tugas yang harus berimbang. Bagi kami Pembahasan Tata Tertib ini merupakan pedoman pola gerak 5 Tahun kedepan. Ini merupakan materi yang penuh esensi penting. Karena inilah yang akan menjadi pijakan kami bekerja untuk memperjuangkan amanah rakyat. Jadi kondisi ini jauh sekali dari yang sering di dengungkan bahwa semua ini tentang Alat Kelengkapan Dewan," tegas Julkarnaen.

Julkarnaen menambahkan, pihaknya  tidak ingin terjebak dalam "framing" tersebut. Semua yang dilakukannya  agar Tata Tertib yang akan ditetapkan nanti menjadi pola, guna melahirkan Kebijakan-kebijakan yang akan dipersembahkan untuk kebaikan masyarakat kuningan. Karena kami berharap adanya iklim demokrasi yang sehat, sehingga Fungsi DPRD Kuningan dapat berjalan optimal dengan terjadinya keseimbangan dan keselarasan dalam setiap kebijakan yang kelak akan dibahas dan di lahirkan.

" Sikap Pak Chartam yang hari ini tidak hadir  adalah cerminan komitmen dan nilai politik yang luar biasa, bagaimana beliau secara elegan menunjukan sikap politiknya," ujar Julkarnaen.

Di tempat yang sama,  Anggota DPRD Kuningan dari Fraksi Gerindra, Deki Zaenal Muttaqin menegaskan ini semua bukan dalam rangka lobi-lobi Alat Kelengkapan Dewan. Ini lebih pada upaya penguatan Fungsi Anggota DPRD Kuningan dalam pengawasan kelak, karena tatib lah yang menjadi pintu masuknya. 

" Oleh karena itu kami berharap segera dilakukannya konsultasi pimpinan DPRD Kuningan dengan Kemendagri. Kami merasa penting untuk menyampaikan semua ini agar masyarakan mengetahui secara benar. Kami tidak mau bermain-main memegang amanah rakyat ini. Semua akan kami sampaikan kepada masyarakat sebagai tuan nya kami," tegas Deki.

Menurut Deki,  Pimpinan DPRD Kuningan adalah sosok yang demokratis, sehingga harusnya peka dengan kondisi ini. Dan jangan sampai muncul kesan memaksakan kehendak. Sehingga mengabaikan masukan dari 4 Fraksi yang menyuarakan hal ini. 

Harapannya, ini semua dapat segera menemui titik temu mengenai materi tata tertib yang komprehensif.

" Saya sampaikan sekali bahwa adanya KKB bukan dalam kerangka menciptakan kondisi yang terkesan melawan pemerintahan. Tetapi untuk menciptkan politik yang lebih dinamis, lebih memiliki nilai, lebih terjaga marwah di Ruang Demokrasi DPRD Kuningan. Sehingga tupoksi berjalan optimal," ujar Deki.(Elly Said)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.