DEMO MAHASISWA KUNINGAN, DPRD SEPAKAT TOLAK UU KPK DAN KUHP



Aksi yang dilakukan ribuan mahasiswa di depan Kantor DPRD Kuningan


Seputarkuningan.com – Demo mahasiswa gabungan terjadi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Rabu (25/9/2019) menolak Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan revisi UU KPK. Menyikapi aksi tersebut, pimpinan dan anggota DPRD pun menandatangani kesepahaman pendapat bersama tuntutan.

Ketua DPRD Kuningan sementara Nuzul Rachdy mengatakan, pihaknya mengapresiasi aksi mahasiswa berjalan tertib dan masih dalam batas kewajaran. Hanya sayangnya, ketika dewan ingin menyampaikan pendapat tidak ditanggapi. Itu tidak jadi persoalan, kalau soal tuntutan tentu sependapat.

“Soal membawa rezim, pemilihan presiden ini kan sudah selesai. Jokowi sudah terpilih, pemilu sudah dilaksanakan. Sebetulnya tadi saya ingin menyampaikan hal ini tapi tidak dikehendaki, kalau tuntutannya saya sependapat karena beragam mulai dari RUU yang sudah menjadi undang-undang yaitu KPK, kemudian ada RUU yang pengesahannya ditunda dan masih berjalan,” ujar Nuzul Rachdy.

Nuzul menilai, tuntutan mahasiswa sangat baik hanya disarankan harus lebih komprehensif melihat RUU itu. Jangan kulitnya saja, baca dulu seluruh isinya pasal demi pasal, konsiderannya, kemudian penjelasan – penjelasannya itu dipelajari agar informasinya tidak bersifat hoax karena ada sebagian mereka menyerapnya tidak cermat.

Sementara itu, Jenderal Lapangan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Kuningan Ahmad Musyafa Aufi mengatakan, tuntutan mahasiswa karena situasi nasional karena tidak berpihak kepada rakyat. Tuntutan ini bukan untuk menumbangkan rezim Jokowi melainkan meminta Presiden Jokowi – Jusuf Kalla untuk menerbitkan Perppu.

“Ini adalah dasar kami mendukung penuh KPK dengan diterbitkannya undang – undang oleh Presiden Jokowi dan DPR itu menunjukan untuk melemahkan KPK. Begitupun RKUHP yang diinisiasi Jokowi bernuansa penuh kolonial tidak merubah sama sekali hukum terhadap rakyat, pasal penghinaan presiden Jokowi JK itu bukan tuhan. Dia manusia, pasti punya masalah. Masa masyarakat mengkritik dipidana, saya meminta semua RUU dibatalkan,” ujar Ahmad Musyafa Aufi. (Agus Maulani)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.