ANCAM KEBEBASAN PERS, "ANARKIS" MINTA RKUHP DIBATALKAN



Seputarkuningan.com – Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu (Anarkis) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan untuk menyampaikan aspirasi agar Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan ancaman kebebasan pers dibatalkan dalam unjuk rasa Anarkis.

Anarkis melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Kuningan bertepatan dengan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, massa melakukan longmarch atau jalan kaki dari Sekretariat PWI di Jalan RE Martadinata Ancaran menuju DPRD pukul 10.00 WIB. Dalam aksinya perwakilan wartawan berpakaian kostum pocong dan wajah berlumur seperti darah.

Koordinator Anarkis yang juga Ketua PWI Kabupaten Kuningan Iyan Irwandi mengatakan, aksi teaterikal berkostum pocong ini merupakan gambaran matinya kebebasan pers jika RUU KUHP yang mengatur penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ini bisa mengkriminalisasi profesi wartawan.



“Oleh karena itu kami menolak keras dan mendesak agar DPR RI membatalkan pengesahan RKUHP tersebut, kami mendesak dibatalkan karena di dalamnya terdapat pasal karet yang mengancam kebebasan pers seperti penyerangan atau penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden,” ujar Iyan Irwandi, Senin (30/9/2019).

Iyan juga menyebutkan, hasil kajian matang jurnalis Kuningan terdapat 13 pasal yang mengancam kebebasan pers dan berbenturan dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Jika sampai RKUHP tentang penyerangan atau penghinaan Presiden dan Wakil Presiden disahkan, ini merupakan kemunduran demokrasi.

“Kinerja dan profesi wartawan seharusnya tetap mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kami juga mengutuk kekerasan apartur negara terhadap Pers yang terjadi saat melakukan peliputan demo penolakan oleh mahasiswa di Makassar dan Jakarta,” kata Iyan.



Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy mengatakan, pihaknya menyadari apa yang diaspirasikan oleh rekan – rekan jurnalis menjadi jaminan akan disampaikan langsung ke DPR RI. Keberadaan Pers bagian dari pilar demokrasi.

" Saya sebagai mantan wartawan tahu betul bahwa Pers dilindungi dan diatur dalam UU no. 40 tahun 1999 tentang Pers yang sudah lex spesialis, jadi tidak perlu dimasukkan dalam RKUHP. Negara butuh peran pers. Jika pers mati maka demokrasi pun akan mati," ujar Nuzul Rachdy.(Agus Maulani)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.