MUTASI PEJABAT TUNGGU PERDA SOTK DISAHKAN



Photo : Sumber Google

Seputarkuningan.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Rana Suparman mengatakan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam melakukan mutasi, rotasi dan pengisian jabatan kosong harus menunggu peraturan daerah (perda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) disahkan lebih dulu.

“Sebetulnya hal ini sudah dibicarakan dengan bupati, berangkat dari perubahan SOTK. Untuk melakukan mutasi maupun rotasi itu menunggu perubahan perda SOTK dulu dan itu sudah tepat yang merupakan saran dari kami semua,” ujar Rana Suparman, beberapa waktu lalu.

Benar, dikatakan Rana, ketika menunggu SOTK otomatis ada kekosongan yang harus diisi pelaksana tugas harian. Plt sendiri bisa menjalankan kebijakan reguler yang bersifat administratif berjalan saja, tinggal koordinasi dengan kepala dinas atau bupati. Bupati juga punya schedule atau rencana tahapan kapan direalisasikan kegiatan pemerintahan daerah.

“Itu yang sudah ditetapkan dalam APBD, kami bersama bupati sendiri berkonsensus ingin melakukan perampingan melalui Perda SOTK ini. Walaupun dalam hal ini bupati terkendala, namun harus ada komitmen dari bupati terhadap kesepakatan menunggu selesainya perubahan perda SOTK,” kata Rana.

Jangan sampai hal ini ketika diisi sebelum pengesahan perda, lanjut Rana, lalu ada perubahan SOTK justru akan makin berat tugas bupati berikut tekanan psikologinya. Bayangkan jika orang sudah ditempatkan diposisi misalnya kepala dinas, belum juga hitungan bulan harus dihentikan karena SOTKnya berubah.

“Bupati sedang menjaga hal ini, selama program regulernya bisa berjalan tentu bupati sudah bersepakat dengan kami bahwa untuk melakukan mutasi menunggu pengesahan perubahan perda SOTK dulu. Saat ini pembahasan perda di dewan sedang berjalan, Insya allah dalam waktu dekat bisa disahkan,” ujarnya.

Rana menegaskan, tentu harus sabar dulu karena semuanya berproses dan di DPRD juga super energi untuk bisa menyelesaikan perda ini dengan cepat karena niatan pak bupati ingin melakukan efesiensi perampingan. Jangan sampai niatan ini gagal dalam proses pembahasan raperdanya di gedung dewan.

“Jadi harus ada upaya baik yang dikemas dengan kebijakan maksimal, bisa dibayangkan jika seseorang sedang menjabat kepala dinas. Pas Perda SOTK ini ditetapkan dia harus berhenti karena strukturnya tidak ada bisa – bisa tidak manusiawi, jadi ada upaya dalam menjaga faktor psikologi sehingga proses mutasi pejabat menunggu pengesahan perdanya dulu.” katanya. (Agus Maulani)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.