LEASING DIMINTA LAPORKAN KENDARAAN HASIL TARIKAN



Seputarkuningan.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat cabang pelayanan Kabupaten Kuningan meminta pihak lembaga pembiayaan (leasing) keuangan untuk mengkoordinasikan setiap kendaraan bermotor yang ditarik dari masyarakat (wajib pajak). Sebab selama ini banyak wajib pajak yang telat membayar pajak tahunan dikarenakan kendaraannya ditarik pihak leasing.

Hal itu diungkapkan Kasi Pendapatan dan Penetapan Yus Muhamad Nizar saat melakukan operasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Senin (15/7/2019).

Operasi tersebut dilakukan secara gabungan antara Bapenda Jabar cabang pelayanan Kabupaten Kuningan bersama kepolisian, Dinas Perhubungan dan Detasemen Polisi Militer (Denpom). Dalam operasi yang digelar pagi hingga siang hari petugas menjaring ratusan pengendara, barang yang disita petugas diantaranya 21 STNK, 4 SIM, 3 unit motor, 35 pengendara yang membayar pajak langsung dan 13 STNK dititipkan pada petugas Samsat.

“Saat ini yang masih menjadi kendala dari kendaraan bermotor tidak melakukan daftar ulang itu, kendaraan dari wajib pajak yang ditarik pihak leasing. Kendalanya selama ini kami tidak mengetahui kendaraan mana saja dan dari siapa saja yang ditarik pihak leasing,” ujar Yus Muhamad Nizar.

Yus berharap, pihak leasing jika mendapat kendaraan tarikan langsung koordinasikan kepada Bapenda Jabar atau Samsat terdekat. Tak hanya itu, masyarakat sebagai wajib pajak pun turut memberikan laporan kepada Samsat jika memang kendaraannya ditarik pihak leasing.

“Jika mereka melaporkan kepada kami, tentu proses pembayaran pajaknya akan diberi kemudahan. Tetapi jika kendaraan yang sudah ditarik leasing dan belum dilelang, maka pembayaran pajaknya menjadi tanggung jawab pihak leasing,” kata Yus.

Selain itu juga, Yus menjelaskan, saat ini dalam proses pembayaran pajak kendaraan semakin dipermudah dengan layanan Samsat Jebret. Dimana wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui Alfamart, Indomaret serta Bank bjb.

“Kalau di Bank bjb sendiri pihak kepolisian sudah memberikan kewenangan bisa langsung mencetak pengesahan secara elektronik. Tak hanya itu, masyarakat juga yang tidak sempat membayar pajak di kantor kami bisa melalui layanan Samsat keliling, Samsat gendong dan Samsat desa. Untuk saat ini Samdes baru percontohan yakni di Kadugede,” ujarnya. (Agus Maulani)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.