EWO : BUPATI TERKESAN NYAMAN DENGAN BANYAKNYA JABATAN KOSONG

Ketua F-TEKAD Kuningan Sujarwo

Seputarkuningan.com - Kekosong ratusan jabatan dari berbagai tingkatan Eselon 2, 3 dan 4 di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan, berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat dan mulai dirasakan oleh masyarat. Pasalnya, banyaknya posisi Camat yg dijabat oleh PLT secara langsung berdampak kepada 'nominal' yang harus dikeluarkan masyarakat. 

Salah satunya, ketika masyarakat hendak mengurus Akta Jual Beli (AJB) tanah. Posisi Camat yang berstatus PLT tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan AJB, sehingga masyarakat harus mengurusnya melalui notaris sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  Pengurusan AJB melalui Notaris, tentunya harus mengeluarkan dana yg 'berbeda' dengan mengurus melalui kecamatan.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua F-Tekad Kabupaten Kuningan Sujarwo yang biasa disapa Mang Ewo kepada Seputarkuningan.com.

Menurut Ewo, kebijakan Bupati Kuningan  Acep Purnama yang  terkesan nyaman dengan kekosongan jabatan tanpa menghiraukan berbagai keluhan yang muncul di masyarakat terkait kurang maksimalnya efektifitas kerja, nampaknya masih akan berlangsung cukup lama. 

" Hal ini bisa  terilustrasikan ketika muncul keinginan Bupati untuk lebih memprioritaskan melakukan perampingan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari pada melakukan pengisian kekosongan jabatan. Asumsinya, dengan  adanya perampingan OPD akan dapat melakukan efisiensi anggaran. Padahal yang dituntut masyarakat saat ini lebih mengarah pada efektifitas kerja Birokrat," ungkap Ewo, Minggu (23/6/2019) di kediamannya.

 Dikhawatirkan,lanjut Ewo,  dengan adanya perampingan OPD efektifitas kerja tak akan tercapai walau mungkin efisiensi anggaran bisa terwujud.  Pengajuan Raperda 'perampingan' OPD sbg pengganti Perda no 5 tahun 2016 yang  berisi penggemukan OPD disinyalir akan berjalan mulus, karena semangat efisiensi anggaran yang didengungkan.

"  Eksekutif nampaknya sejalan dengan yang ada dalam benak Lembaga Legislatif. Sangat mungkin pula Lembaga Legislatif akan mewujudkankan OPD yang 'super langsing', melebihi yg diajukan Eksekutif," pungkas Ewo. (Elly Said)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.