TUNTUT UJANG DIBEBASKAN, RATUSAN MASSA DATANGI PERHUTANI DAN PENGADILAN




Seputarkuningan.com - Ratusan massa aksi yang terdiri dari warga Desa Cipedes Kecamatan Ciniru dan elemen mahasiswa yang tergabung dalam GMNI dan PMII Kabupaten Kuningan mendatangi Kantor Perhutani di Jalan Siliwangi Kuningan dan Kantor Pengadilan Negeri Kuningan, Rabu (6/2/2019).  

Aksi massa berangkat dari sekretariat PCNU Kuningan menuju lampu merah Cijoho kemudian ke Kantor Perhutani. Dengan pengawalan ketat pihak kepolisian, massa memilih berorasi di depan gerbang Kantor Perhutani dengan disaksikan langsung Kepala KPH Perhutani Kuningan. Orasi tersebut dilakukan sepihak tanpa ada jawaban dari Kepala KPH Perhutani. 

Beberapa perwakilan dari mahasiswa, warga dan Ketua RT di lingkungan Ujang Sanhari,  termasuk anak dan istri Ujang bergiliran menyampaikan aspirasi dan harapannya. Setelah dinilai cukup menyampaikan unek-uneknya, masa melanjutkan aksinya di depan Pengadilan Negeri Kuningan.

Aksi solidaritas tersebut  menuntut supaya Ujang secara mutlak bebas dari jeratan hukum dan meminta perjanjian atau kerjasama Perhutani dan kelompok tani di Desa CIpedes dibatalkan. Aspirasi atau tuntutan itu disampaikan karena dinilai merugikan masyarakat petani.

Bagi peserta aksi, Ujang tidak semestinya  dipidanakan oleh Perhutani, karena selain bagian dari anggota kelompok tani yang bekerjasama dengan Perhutani, juga menebang pohon yang merupakan pohon miliknya sendiri, tanamannya sendiri, dirawatnya sendiri, menggunakan modal sendiri, hanya saja lokasinya di lahan Perhutani.

“Ujang adalah korban dari upaya Perhutani yang mengklaim seluruh produksi hasil hutan, hasil jerih payah kaum tani Cipedes yang bertahun-tahun menanamnya tanpa bantuan dari Perhutani,” kata Ketua GMNI dan PMII Kuningan, Mochamad Sugiono dan Fauzan Azhim yang memimpin aksi tersebut.

Menurut mereka,  Ujang  merupakan korban rekayasa politik Perhutani. Karena kalaupun benar dinilai bersalah mekanisme penyelesaiannya bukan masuk ranah pidana melainkan perdata sebagaimana diatur dalam nota kerjasama pasal perselisihan dan force majore.

“Kami nilai Perhutani sebagai tuan tanah sudah bersikap fasis terhadap Pak Ujang serta scenario kriminalisasi kepada Pak Ujang membawa efek bagi warga lainnya supaya tidak masuk hutan yang seharusnya tahun ini bisa menikmati hasil hutan,” paparnya. (Elly Said)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.