MAHASISWA BANTAH TUNTUTAN JPU TERHADAP UJANG





Seputarkuningan.com - Selama 3 bulan lamanya, kasus yang menimpa seorang masyarakat Desa Cipedes yaitu  Ujang  bin sanhuri semakin menjadi bola panas.  Ujang adalah salah seorang anggota mitra dengan Perhutani melalui payung LMDH. Kemarin Rabu (13 /2/2019),    Ujang menjalani sidang ketiga dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Dalam tuntutannya JPU tidak melihat secara utuh fakta persidangan yaitu Nota Perjanjian Kerja Sama. Dalam Nota Perjanjian Kerja Sama, Jaksa Penuntut Umum tidak melihat bahwa anak petak 40 B itu tertulis nama blok Mangkubumi dengan perjanjian jenis tanaman Pinus bukan blok Cikokol dan jenis tanaman Mahoni seperti yang didakwakan. Ini menunjukan bahwa Jaksa Penuntut umum tidak teliti dalam melihat data tersebut. 

Adapun jika anak petak berubah setiap 5 tahun sekali seperti yang disampaikan Kepala KPH Perhutani Kuningan, Uum Maksum. Hal tersebut merupakan pernyataan tak mendasar karena secara teknis tidak ada sosialisasi kepada mitra perhutani sendiri yaitu LMDH dan tidak ada dalam nota perjanjian kerja sama. Hal ini menjelaskan tidak ada keterbukaan antara Perhutani dengan LMDH yang menghendaki monopoli hasil hutan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan fakta bahwa Pa Ujang adalah masyarakat sekitar hutan dan anggota aktif LMDH yang bermitra dengan Perhutani.

Tercatat di Nota Perjanjian Kerja Sama pada Pasal 8 dalam skema pembagian hasil satau sistem sharing  menyatakan bahwa Mekanisme saling berbagi didasarkan atas saling menguntungkan, faktanya petani yang ternaungi dalam LMDH selaku pihak kedua tidak merasa diuntungkan. Hal tersebut terlihat dari persentase pihak pertama 75% dan pihak kedua 25% jelas ini adalah gambaran tindakan penghisapan atau neoculturstelsel, jika dulu dilakukan oleh penjajah belanda sekarang Perhutani gantinya," tegas mahasiswa yang menjadi penggerak pembebasan Ujang , Pipih Rahayati dan Okky Asyari kepada Seputarkuningan.com, kemarin.

Dijelaskan pula dalam Nota perjanjian Kerja Sama pada pasal 11 Perselisihan ayat 1 mengatakan bahwa Segala bentuk perselisihan diselesaikan berdasarkan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak dan atau melalui forum Komunikasi PHBM Desa Cipedes yang secara berjenjang sampai ke forum komunikasi PHBM tingkat kabupaten. Perhutani mengabaikan Nota Perjanjian Kerja Sama di pasal 11 ayat 1. Perhutani malah langsung menyelesaikan kasus ini ke ranah Pengadilan. Perhutani abai terhadap apa yang telah disepakati bersama, Perhutani mengabaikan tahapan musyawarah di tingkat desa dengan kata lain mengabaikan prinsip demokrasi dalam skema PHBM.

Beberapa kejanggalan di Nota Perjanjian Kerja Sama telah membuktikan bahwa perhutani tidak samasekali mensejahterakan masyarakat Desa Cipedes. Perhutani malah menjadikan petani sebagai budaknya guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hutan dijadikan sebagai alat penindasan, padahal sejatinya petanilah yang merawat hutan.

Dalam tuntutannya, JPU mendakwakan Ujang dalam pasal 82 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun, Jaksa Penuntut Umum dipandang memaksakan karena dalam tujuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki tujuan untuk kejahatan perusakan hutan yang terorganisir dan kebutuhan komersial sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat 6 mengatakan bahwa

“Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang  bertindak secara bersama- sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial” yang artinya memberikan kekebalan atau hak imunitas terhadap masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Hal tersebut sesuai juga dengan Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI No.95/PUU-XII/2014 dalam putusan tersebut menerangkan bahwa “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;”.

Putusan MK tersebut menyatakan bahwa ketentuan pidana kehutanan tersebut dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan. Masyarakat yang turun menurun merupakan istilah umum yang dapat ditujukan kepada masyarakat yang telah hidup di dalam hutan dari generasi ke generasi. Istilah di dalam hutan tidak harus bertempat tinggal di kawasan hutan, MK juga menyatakan bahwa ketentuan pidana kehutanan dikecualikan untuk masyarakat sekitar hutan juga. 

Melihat persamaan masyarakat yang hidup di hutan dan masayarakat sekitar hutan dapat dihubungkan dengan kebutuhannya akan sandang, pangan dan papan dari hutan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan masyarakat yang hidup disekitar hutan juga menggantungkan kebutuhan hidupnya dari hutan. Dengan kata lain bukan hanya tinggal di kawasan hutan namun memiliki relasi kehidupan yang kuat dengan hutan, melebihi relasi ekonomi yang dikecualikan dari ketentuan pidana. Sama halnya dengan  Ujang yang saat ini harus berhadapan dengan kasus pidana atas dasar tuduhan Perusakan hutan.

 Fakta yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa Pa Ujang menebang untuk merenovasi rumah Pa Ujang. Dalam hal ini pula Pa Ujang merupakan masyarakat sekitar hutan yang sesuai Putusan Mahkamah  Konstitusi No.95/PUU-XII/2014  memiliki hak imunitas tidak dapat dipidana kehutanan. Maka Pa Ujang mutlak harus bebas karena Perhutani dan Kejaksaan dipandang tidak teliti dan memaksakan kasus  Ujang bin Sanhari.

Ditulis oleh : Pipih Rahayati dan Okky Asyari
Pimpinan Pembebasan Ujang Bin Sanhari

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.