JUMLAH DAPIL TETAP, ALOKASI KURSI LEGISLATIF KUNINGAN DIUSULKAN BERUBAH

Komisioner KPU Kuningan Divisi Teknis,Perencanaan dan Data Dadan Hamdani



Seputarkuningan.com - Pasca kegiatan Rapat Kordinasi Penyusunan Penataan Dapil DPRD Kabupaten Kuningan beberapa waktu yang lalu, Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Divisi Teknis, Perencanaan dan Data Dadan Hamdani menyampaikan bahwa alokasi kursi di Kabupaten Kuningan untuk DPRD sebanyak 50 kursi. Hal tersebut berdasarkan jumlah penduduk Kuningan yang berada pada rentang 1.000.000 - 3.000.000.

“Untuk menetapkan angka bilangan pembagi penduduk (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi. Kemudian menentukan estimasi jumlah alokasi kursi perkecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk dengan BPPd (sebagai bahan pertimbangan dapil). Lalu memperhatikan prinsip-prinsip pemetaan dapil sebagaimana di atur dalam PKPU. Langkah berikutnya menentukan alokasi kursi per dapil dengan cara membagi jumlah penduduk didapil dengan BPPd (apabila terdapat angka pecahan, dibulatkan ke bawah).” kata Dadan kepada Seputarkuningan.com Minggu (8/4/2018).

Selanjutnya, kata Dadan, tahapan berikutnya adalah menghitung sisa penduduk dengan cara total jumlah penduduk dikurangi hasil kali kursi teralokasi dan BPPd. Kemudian apabila pada penghitungan tahap pertama masih terdapat kursi, maka sisa kursi dibagikan ke dapil dengan sisa penduduk tertinggi.

“Mengacu pada PKPU No 7 Tahun 2017, tahapan penyerahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/ Kota tanggal 17 Desember 2017, penetapan jumlah kursi DPRD Kabupaten/ Kota berdasarkan data penduduk (DAK2) tanggal 5 Januari - 11 Januari 2018,  penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten/ Kota tanggal 12 Januari - 18 Januari 2018,  penyampaian dan pencermatan usulan Dapil DPRD Kabupaten/ Kota tanggal 19 Januari -  25 Januari 2018.” tutur Dadan.

Dadan kemudian menyampaikan bahwa terdapat 7 prinsip dalam penataan daerah pemilihan yaitu kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proposional, proposionalitas, coterminus, kohesivitas, integritas wilayah, kesinambungan dengan pemilu sebelumnya. Kesetaraan Suara adalah prinsip yang mengupayakan harga kursi yang setara antar satu dapil dengan dapil lain. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional adalah prinsip yang mengutamakan jumlah kursi besar dalam pembentukan dapil (6 - 12 kursi). Proporsional adalah prinsip yang memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar dapil.

“Dari seluruh prinsip penataan Dapil DPRD Kabupaten Kuningan tidak terlepas 7 prinsip penataan dapil, namun yang paling menonjol adalah prinsip integralitas, coterminus, kohesivitas dan kesinambungan karena keutuhan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, kemudahan tranforstasi serta sejarah kondisi sosial budaya sehingga usulan 1 Draf Dapil untuk Pemilu 2019 sama dengan Dapil pada Pemilu 2014 yakni 5 Dapil," jelas Dadan.

Walau demikian, lanjut Dadan,  ada perubahan komposisi alokasi kursi yakni Dapil 1 Pemilu 2014 sebanyak 11 kursi menjadi 12 kursi karena ada kenaikan jumlah penduduk, Dapil 2 pada pemilu 2014 sebanyak 12 tetap menjadi 12 kursi,Dapil 3 pada pemilu 2014 sebanyak 12 kursi tetap sebanyak 12 kursi,Dapil 4 pada Pemilu 2014 sebanyak 9 kursi menjadi 8 kursi karena adanya penurunan jumlah penduduk, Dapil 5 pada Pemilu 2014 sebanyak 6 kursi tetap menjadi 6 kursi.

" Usulan 1 draft Dapil DPRD Kabupaten Kuningan tidak terlepas beberapa kali proses pertemuan dengan PARPOL, Pemangku kepentingan di Kabupaten Kuningan sampai proses uji publik Dapil mengusulkan Dapil tidak berubah yakni 5 Dapil seperti Pemilu sebelumnya. Usulan tersebut pada akhirnya yang akan menetapkannya adalah KPU RI," pungkas Dadan. (Elly Said)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.