DIDUGA TEBANG PILIH, RATUSAN MASSA DATANGI KANTOR PANWASLU KUNINGAN



Seputarkuningan.com - Ratusan massa datangi kantor Panwaslu Kabupaten Kuningan, Jumat (6/4/2018). Selain massa FPI Kabupaten Kuningan, tampak pula hadir massa dari Kompak Bersatu dan Pemuda Pancasila (PP) Kuningan. Massa ini mendatangi kantor Panwaslu Kuningan mempertanyakan penegakan supermasi hukum no. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Perwakilan  massa ini diterima oleh Ketua Panwaslu Kuningan Jubaedi dan Komisioner Panwaslu Abdul Jalil Hermawan di ruangan Sentra Gakumdu. Ketua FPI Kuningan KH. Endin Kholidin mengatakan, kedatangan mereka ke Panwaslu untuk melakukan silaturahmi dan meminta pihak Panwaslu agar dapat melakukan pembinaan kembali kepada petugas panwas tingkat kecamatan maupun desa.

" Kami pun meminta kepada Panwaslu, agar dapat mempertimbangkan kembali jika ada kasus hukum yang terjadi terkait pilkada. Melihat kasus yang terjadi saat ini, kami menilai adanya kejanggalan dalam prosedur penerapan UU Pilkada terkait kasus money politic," ujar Endin

Mestinya, lanjut Endin, sebelum naik ke meja hijau, permasalahan tersebut dapat dilakukan duduk bersama untuk mencari solusi. Endin pun menyampaikan kekecewaannya karena pihak Gakumdu tidak hadir dalam audiensi tersebut. " Audiensi ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaksanaan pilkada yang aman, damai dan kondisif. Kami harapkan pihak Panwaslu pun tidak tebang pilih dalam menerapkan hukum," tandas Endin.

Sementara itu, Komisioner Panwaslu Abdul Jalil Hermawan menjelaskan terkait kasus money politic yang dianggap prematur. " Kalau dianggap terlalu dipaksakan kasus ini itu memang penilaian, tapi standarnya ketika kasus ini standar dan formilnya telah terpenuhi maka naik SG 1yaitu pertemuan sentra gakumdu tahap 1 dan SG 2 petremuan sentra gakumdu tahap 2 yang juga dihadiri gakumdu provinsi," jelas Jalil.

Terkait hanya pemberi saja yang ditetapkan tersangka, Jalil mengatakan, itu pun telah melalui pembahasan. Namun, diputuskan hasilnya fokus terhadap si pemberi.

" Kalau untuk penerima, sekitar 70 orang yang diundang mereka tidak ada niatan untk mencari uang. Pembuktiannya tidak terang benderang," kata Jalil.

Jalil pun membantah anggapan tebang pilih, karena selama ini ketika ada laporan yang masuk ke Panwaslu terkait pelanggaran pilkada, pihaknya telah melakukan pemanggilan sesuai dengan regulasi yang ada. Sedangkan untuk ketidakhadiran pihak Kapolres dan Kajari, Jalil mengatakan bahwa pihak kepolisian sesuai dengan aturan Mabes Polri tidak dapat memberikan pernyataan hasil penyidikan dan untuk pihak Kajari dari pagi hingga siang ada jadwal sidang.

" Untuk lebih jelasnya silahkan dapat menghubungi pihak polres ataupun kejaksaan. Karena itu penjelasan yang kami terima sewaktu tadi malam ada pertemuan," pungkas Jalil. (Elly Said)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.