PENDAMPING DESA RANGKAP JABATAN DIPERTANYAKAN

Seputarkuningan.com - Masih adanya Pendamping Desa yang merangkap jabatan menjadi anggota PPK ataupun Panwascam disayangkan oleh sebagian kalangan. Hal ini dianggap tidak adanya ketegasan dari pihak Kemendes ataupun Kordinator PD Kabupaten Kuningan dalam menyikapi masalah ini. 

Salah satu aktifis Kuningan Timur asal Cidahu Taufik Hidayat Syam menyesalkan hal tersebut. Menurut Taufik, hal itu tidak dapat dibenarkan sebab  ada dua lembaga yang digeluti dengan sumber anggarannya sama-sama dari pemerintah. Secara aturan, menurut Taufik,  salah satunya harus dicabut. ”Harus memilih karena anggarannya sama-sama dari pemerintah. Dan itu sudah jelas dituangkan dalam aturan dari Kemendes. Tapi kenyatannya kok masih saja ada yang merangkap jabatan," ucap Taufik kepada Seputarkuningan.com Senin (5/3/2018).

Sesuai aturan, pendamping desa tidak boleh merangkap jabatan. Taufik menambahkan, hal yang paling penting bukan hanya pada sumber anggaran. Sebab, anggota PPK ataupun Panwascam harus berkomitmen bekerja penuh waktu. Bahkan sudah ditentukan masa kerjanya. " Jadi tidak mungkin bekerja di dua lembaga. Apalagi sama-sama lembaga pemerintah. Maka dari itu harusnya yang bersangkutan pun sadar akan hal itu dan segera memilih salah satunya," tukas Taufik.

Taufik menyatakan, masalah tersebut seharusnya selesai pada saat test wawancara. Tim seleksi seharusnya mewawancarai pekerjaan pendaftar. Jika masih ada anggota PPK ataupun Panwascam yang rangkap pekerjaan tetap lolos, berarti ada yang tidak benar saat rekrutmen.

 ”Jika mereka bekerja tidak sesuai ketentuan, itu mengingkari. Ini perlu ada ketegasan dari pihak terkait. Ini pun belum berbicara soal anggota panwas yang harus independen. Tidak terikat dengan lembaga lain sebagai lembaga independen,” tegas Taufik. ( Elly Said )

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.