MELALUI PUTUSAN SELA, PTUN KABULKAN GUGATAN KUBU DARYATMO




Seputarkuningan.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta  mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Hanura kubu  Daryatmo sesuai dengan surat keputusan PTUN Jakarta No. 24/G/2018/PTUN-JKT yang dilekuarkan pada tanggal 19 Maret 2018. Dengan adanya SK  PTUN ini, kepengurusan Hanura di bawah Ketua Umum Oesman Sapta Odan alias Oso dan Sekjen Herry Lontung Siregar tidak memiliki legal standing.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat Wisnu Purnomo usai menyerahkan surat dukungan resmi kepada pasangan Sentosa di Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Rabu (28/3/2018).

" Atas putusan ini, maka SK Kemenkumham yang saat ini dimiliki oleh Oso dinyatakan tidak berlaku dan harus kembali kepada SK Hanura yang lama," kata Wisnu.


Menurut Wisnu, penetapan PTUN tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku bagi siapa saja tidak hanya bagi para pihak yang bersengkata. Ada empat point ketetapan yangdikeluarkan oleh PTUN antara lain :
1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh penggugat
2. Mewajibkan tergugat (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) untuk menunda pelaksanaan keputusan no. M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020 tanggal 17 Januari 2018 selama pemeriksaan sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dikemudian hari yang mencabutnya
3. Memerintahkan kepada panitera PTUN Jakarta untuk memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa
4. Menunda pembebanan biaya perkara yang timbul akibat penetapan ini sampai dengan putusan akhir.
(Elly Said)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.