KPU DAN PANWASLU BELUM TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI 21 PENDAMPING DESA




Seputarkuningan.com - Polemik rangkap jabatan para pendamping desa yang ikut menjadi penyelenggara pemilu baik di Panwaslu maupun di KPU terus bergulir. Setelah ada pernyataan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Deniawan yang menyatakan 21 pendamping desa telah mengajukan surat pengunduran ke panwaslu dan KPU dibantah oleh pihak Panwaslu dan KPUD Kuningan.
Salah satu Komisioner KPU Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi masyarakat Asep Z Fauzi menegaskan KPU Kuningan hingga saat ini belum menerima surat pengunduran diri dari para Pendamping Desa yang menjadi PPK ataupun PPS.
" KPU belum pernah menerima surat edaran ataupun surat pengunduran diri dari para pendamping desa yang menjadi petugas PPK ataupun PPS. Karena di KPU mengacu hanya kepada aturan pasal 36 PKPU no. 3 tahun 2018 yang artinya selama persyaratan mereka memenuhi syarat bagi kami tidak ada masalah," kata Asep kepada Seputarkuningan.com Kamis (8/3/2018) saat ditemui di acara pelantikan PPK Pemilu 2019 di Lembah Ciremai. 
Asep menambahkan, KPU tidak memiliki kewenangan untuk mengganti karena tidak memiliki dasar alasan untuk menggantinya. Akan tetapi, jika pihak KPU  menerima surat pengunduran diri tersebut maka tentunya akan diganti dengan alasan berhalangan tetap. Di dalam peraturan KPU memang tidak ada larangan ikut seorang pendamping desa menjadi anggota PPK maupun PPS. Sehingga dapat lolos saat pengecekan syarat administrasi, maupun wawancara. 
" Kalau aturan dari Kementerian Desa dilarang kami tidak tahu. Silahkan saja kordinator PD untuk melaksanakan  aturan yang telah ditentukan oleh Kemendes, karena kami masing-masing lembaga memiliki aturan sendiri," ucap Asep.
Hal yang sama dikatakan oleh Salah Satu Komisioner Panwaslu Kabupaten Kuningan Ondin Sutarman yang mengaku belum pernah membaca aturan dan ketentuan terutama bagi pendamping desa yang merangkap jabatan itu dilarang keras.
" Kami pun belum pernah menerima surat pengunduran diri PD yang menjadi anggota Panwascam. Kalau untuk PKH, jauh sebelumnya kami memang telah menerima surat pemberitahuan dari Kemsos melalui Dinsos kabupaten, tapi kalau untuk PD kami belum pernah menerima," kata Ondin.
Dengan adanya hal ini,kata Ondin, perlu adanya ketegasan dari pihak Kordinator PD ataupun dinas terkait. " Ketika mereka memang melakukan pelanggaran, maka silahkan lakukan sesuai dengan aturan yang  ada tentang pendamping desa," pungkas Ondin. ( Elly Said )

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.