KAUM DISABILITAS SASARAN PENTING SOSIALISASI PILKADA

Acara sosialisasi oleh KPUD Kuningan

 Seputarkuningan.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak Pilkada 2018 dengan Kepala Sekolah dan Ketua Organisasi Kelompok Disabiltas yang di selenggarakan di Aula Lembah Ciremai Kuningan pada pukul 08.00 WIB. 
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati, Kasubbag Umum Jajang Jamaludin, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Sekretaris NPC Kabupaten Kuningan Haris Munandar, S.E., Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Luar Biasa Kabupaten Kuningan Drs. Jahari Saepudin PS, M.MPD., Agen Sosialisasi KPU Kuningan, beserta Kepala Sekolah SLB se-Kabupaten Kuningan dan Ketua Organisasi Kelompok Disabilitas se-Kabupaten Kuningan.
Awal Kegiatan Kasubbag Teknis Jajang Jamaludin membacakan tentang Laporan Kegiatan  , bahwa landasan kegiatan hari ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota 2018.
Selanjutnya, dalam sambutannya Ketua KPU Kuningan Heni Susilawati menyampaikan harapannya, bahwa dengan diadakannya kegiatan ini para Bapak/Ibu Kepala Sekolah Luar Biasa bisa memaksimalkan ikhtiar KPU Kuningan dalam mensosialisasikan Pilkada Serentak 2018 kepada para Penyandang Disabilitas, agar penyandang disabilitas bisa menyuarakan hak pilihnya secara baik dan benar.
Penyandang Disabilitas, lanjut Heni,   memiliki Dasar Hukum yang diantaranya berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi  Manusia 1948, Konferensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konferensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UUD 1945 setelah diamandemenkan, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Mutarlih, PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghitungan Suara.
“Pemilu yang aksesibel sendiri ialah pemilu yang memungkinkan setiap warga negara bisa memenuhi hak pilihnya secara bebas dan rahasia. Dalam pemilu yang aksesibel penyandang disabilitas bisa memenuhi hak pilihnya tanpa hambatan” tutur Heni.
Selanjutnya,  Heni menerangkan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mencipatakan pemilu yang aksesibel diantaranya Hukum dan Peraturan Pemilu yang memastikan bahwa setiap aspek aksesibilitas dalam pemilu terpenuhi. Hukum tersebut mengatur pengadaan fasilitas untuk menciptkan pemilu yang aksesibel dan bentuk sangsinya jika terjadi pelanggaran; Anggaran yang harus dialokasikan oleh KPU untuk pengadaan akses di awal siklus pemilu; dalam hal Logistik yakni penempatan dan bilik suara TPS yang disesuaikan agar tidak menyulitkan Penyandang Disabilitas untuk Melakukan Pemilihan; Pelatihan Petugas Pemilu agar dapat memahami hambatan dan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas pada tahapan pemilu; Membuat Materi Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi yang dibuat dalam bentuk yang aksesibel guna memudahkan penyandang disabilitas untuk memahami apa yang disampaikan.
 Contohnya, harus ada penerjemah bahasa isyarat dalam iklan layanan masyarakat di televisi, iklan tercetak juga harus tersedia dalam bentuk braille dan bentuk yang mudah dibaca; Pendaftaran pemilih, Dalam tahap ini semua warga yang memiliki hak pilih harus terdaftar. Pusat pendaftaran pemilih harus ditempatkan di gedung yang aksesibel dan materi pendaftaran harus tersedia dalam bentuk yang aksesibel; Pada saat Hari Pemungutan Suara Petugas Pemilu harus mendorong Penyandang disabilitas  untuk menyuarakan hak pilihnya; Petugas Pemilu mendorong kepada Penyandang disabilitas untuk melaporkan setiap pelanggaran hak yang dia alami, serta Tahapan Evaluasi setelah pemilu selesai oleh KPU dengan menelaah mana yang sudah terlaksana dengan baik dan mana yang perlu diperbaiki dalam pemilu berikutnya. Penyandang disabilitas dan pemantau pemilu perlu memberikan masukan dalam evaluasi ini.

Selanjutnya penyampaian materi dari narasumber pertama Ketua K3S Sekolah Luar Biasa Kabupaten Kuningan Drs. Jahari Saepudin, PS.M.MPD yang menyampaikan tentang Prinsip Dasar Partisipasi dalam Pemilu, dan  penyampaian dari narasumber kedua oleh ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Sekretaris NPC Kabupaten Kuningan Haris Munandar, S.E. ( ELLY SAID )

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.