KASUS DUGAAN MONEY POLITIC DILIMPAHKAN KE POLISI




Seputarkuningan.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kuningan telah menyerahkan satu laporan pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kuningan kepada pihak kepolisian atas dugaan adanya money politic.

Ketua Panwaslu Kabupaten Kuningan Jubaedi mengatakan, kasus pelanggaran pidana tersebut atas nama terlapor Misbah salah satu tim sukses pasangan calon bupati nomor urut 2. Dengan tuduhan melakukan praktik politik uang membagikan amplop berisi uang kepada warga saat kegiatan kampanye di Desa Karanganyar  Kecamatan Darma  pada tanggal 5 Maret 2018 lalu.

"Barang bukti yang telah diamankan berupa empat buah amplop berisi uang Rp 25.000, leaflet nomor urut 2 dan foto-foto kegiatan. Saat itu kegiatan kampanye dihadiri oleh calon wakil bupati Udin Kusnaedi dengan juru kampanye Maman Wijaya, sedangkan terlapor bertugas membagikan amplop tersebut kepada seluruh peserta yang hadir yang jumlahnya sekitar 85 orang," kata Jubaedi kepada Seputarkuningan.com saat menyaksikan pemeriksaan saksi di Mapolres Kuningan Rabu (14/3/2018).

Tindakan money politic tersebut, kata Jubaedi, dilaporkan oleh seseorang warga pada tanggal 8 Maret 2018 dengan menyertakan sejumlah barang bukti tersebut. Atas dasar laporan tersebut, lanjutnya, pihak Panwaslu langsung menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan tim Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terdiri dari unsur kepolisian dan kejaksaan melakukan gelar perkara dan memanggil pihak pelapor dan terlapor untuk klarifikasi.

"Kami punya waktu tiga hari plus dua untuk menangani setiap temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu. Setelah tahap pertama melakukan gelar perkara sekaligus memanggil pihak pelapor dan terlapor untuk klarifikasi, kemudian pada tanggal 11 Maret dilaksanakan pembahasan tahap kedua bersama tim Gakkumdu dan menghasilkan keputusan perbuatan terlapor dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. Dengan demikian, kami pun segera membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan," papar Jubaedi.

Jubaedi menegaskan, terlapor dijerat dengan Pasal 73 ayat 4 (c) jo Pasal 187a ayat 1 dan 2 UU no 10/2016 tentang Pemilukada dengan ancaman hukuman paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Atas kasus ini, Jubaedi mengingatkan kepada seluruh pihak untuk tidak main-main dalam melakukan kegiatan kampanye agar menghindari parktik money politik karena bisa dijerat dengan pasal pidana dengan ancaman hukuman cukup berat.

"Ini adalah kasus pidana pemilu pertama yang akhirnya dilimpahkan ke pihak kepolisian. Total ada tiga laporan yang kami terima, namun dua lainnya tidak terbukti memenuhi unsur pidana pemilu sehingga tidak berlanjut ke kepolisian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi tim sukses maupun simpatisan yang lain untuk tidak melakukan hal serupa," pungkas Jubaedi.  ( Elly Said )

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.