52 ANGGOTA POLRES KUNINGAN LAKUKAN PENGAWALAN PRIBADI PASLON

KAPOLRES KUNINGAN AKBP YULDI YUSMAN
SeputarKuningan.com - Setelah ditetapkan dari bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kuningan oleh KPUD Kuningan, maka Calon Bupati dan Wakil Bupati telah resmi mendapatkan pengawal pribadi dari anggota Polres Kuningan. Polres Kuningan telah menyiapkan 52 anggota terbaiknya untuk mengawal pasangan Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kuningan 2018 mendatang.

"Jumlah keseluruhan 52 anggota yang ditugaskan untuk mengawal setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati serta Ketua KPU dan Panwaslu," kata Kapolres Kuningan AKBP Yuldi Yusman kepada Seputarkuningan.com Selasa (13/2/2018).

Setiap kandidat, kata Yuldi, akan mendapatkan pengawalan melekat oleh delapan anggota polisi yang terbagi dalam dua tim piket. Setiap tim beranggotakan empat orang yang bertugas sebagai driver, ajudan dan dua tim tindak yang mengenakan pakaian tactical dan bersenjata laras panjang dengan kendaraan operasional menggunakan motor.

Adapun empat anggota yang lainnya, kata Yuldi, akan bertugas mengawal Ketua KPU dan Panwaslu, masing-masing dua orang. Khusus Ketua KPU, lanjutnya, karena seorang perempuan maka pengawalan pun dilakukan oleh dua orang Polwan.


Pengawalan tersebut, kata Yuldi, merupakan standar ketetapan yang dibuat oleh Polda Jabar dalam rangka memberikan perlindangan maksimal kepada para calon kepala daerah peserta Pilkada Serentak nanti. Mereka dibekali dengan berbagai keterampilan seperti bela diri dan menembak serta pengawalan dengan instruktur dari Polda Jabar.

"Sekalipun anggota tersebut melakukan pengawalan melekat, namun dipastikan mereka netral. Terlarang bagi anggota Polri untuk ikut terlibat politik praktis, atau sanksi berat bagi yang melanggar," tegas Yuldi.

Adapun anggaran untuk pengawalan tersebut, kata Yuldi, semuanya sudah ditanggung dalam biaya Pilkada yang sudah ditetapkan daerah. Dengan demikian, tidak ada anggaran tambahan yang harus dikeluarkan untuk membiayai para pengawal pribadi para kandidat tersebut.

"Pengawalan melekat untuk kandidat tersebut  dilakukan sejak penetapan nomor urut hingga penetapan pemenang oleh KPU. Selama masa tersebut, tidak boleh ada orang lain termasuk sopir pribadi kandidat yang boleh menyertai. Ini sudah ketetapan dan berlaku di daerah lain penyelenggara Pilkada, untuk tujuan keamanan para calon bupati dan wakilnya serta Ketua KPU dan Panwaslu," pungkas Yuldi. (Chacha)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.