Seputar Kuningan - Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Kuningan yang bakal
digelar pada Desember mendatang, disebut-sebut berpotensi ditunggangi
kepentingan politik Pilkada 2018.
Isu itu mencuat pasca munculnya kandidat yang cukup aktif di sejumlah
parpol untuk maju di Musda KNPI mendatang. Terlebih kemunculan sejumlah
nama-nama yang masuk dalam bursa kandidat ketua DPD KNPI itu
berbarengan dengan majunya bakal calon bupati/wakil bupati yang diusung
masing-masing partai tersebut.
Tak pelak potensi suara di tubuh KNPI itu jadi daya tarik tersendiri
bagi para calon bupati/wakil bupati yang berkepentingan di Musda KNPI
Kuningan. Menurut Wakil Ketua MPI KNPI Kuningan Emup Muplihudin, kalau
orang mengatakan bahwa semangat momentum 2018 tidak menunggangi proses
politik KNPI di Desember nanti, adalah omong kosong. Kadarnya sedikit
atau banyak pasti akan mempengaruhi proses politik di KNPI.
“Nah sepanjang proses politik tidak berpengaruh secara
signifikan, dan sepanjang proses politik KNPI ada pada fatsun dan rel
yurudis KNPI, saya kira sah-sah saja, kan orang lahir itu dengan naluri
dan syahwat politik, jadi sah-sah saja kalau nuansa politik 2018 masuk
di proses politik Musda KNPI nanti,” tegas dia.
Emup berpendapat, bahwa yang harus dihilangkan dalam pertarungan
Musda KNPI nanti adalah sebutan bagi para calon ketua apakah itu
berlatar-belakang politisi, pengusaha, maupun birokrat dan lainnya.
Sebab yang paling penting, bagaimana sosok KNPI ke depan yang
betul-betul akomodatif dan memiliki kompetensi, kapasitas, motivasi yang
lurus untuk membangun KNPI.
“KNPI itu beda dengan memimpin organisasi pemuda yang lainnya. KNPI
itu betul-betul diisi oleh orang-orang yang heterogen, dan paling tidak
butuh sosok yang bisa diterima oleh semua kalangan,” tandasnya.
Sebab yang terpenting lanjut Emup, bagaimana membangun KNPI lebih
baik lagi terlepas apakah calon itu dari kalangan pengusaha, birokrasi,
maupun dari unsur politisi. Paling mendasar adalah, bagaimana proses
politik KNPI nanti tidak terganggu secara signifikan dan tidak sampai
mencerabut aturan-aturan main di KNPI.
“KNPI itu butuh sosok yang memahami sejarah KNPI, sosok yang memahami
spirit lahirnya KNPI, sosok yang memahami bagaimana masa depan KNPI
dibawa lebih baik. Jadi KNPI tidak hanya sekadar simbol, KNPI hanya
sekadar organisasi yang tanpa memberi manfaat,” tandasnya.
Menurutnya, ada dua pola yang perlu dibangun dalam membangun sebuah
organisasi yakni sistem dan person (orang). Sepanjang sistemnya dibangun
dengan baik, disepakati berdasarkan asas musyawarah mufakat, sistem itu
teguh berdiri maka siapapun orang yang ada didalamnya tidak akan
menjadi potensi pengaruh terhadap sistem itu.
“Maksudnya, latar belakang profesi atau partai apapun, saya kita
tidak menjadi alasan untuk tetap tegaknya sistem yang dibangun
berdasarkan forum-forum permusyawaratan di KNPI,” pungkasnya. (rdr)
Post A Comment:
0 comments so far,add yours